jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluncurkan buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 di Jakarta, Selasa (24/11).
Menurut Mahfud, capaian IDI 2019 itu menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia masih berada pada fase prosedural. Belum memasuki taraf substansial.
BACA JUGA: Menurut Mahfud MD, Angka Pelanggaran Prokes Selama Kampanye Pilkada 2020 Kecil
Demi menuju ke sana, kata Mahfud, diperlukan proses yang panjang dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesiapan struktur, substansi, dan kultur demokrasi yang matang serta berkualitas.
"Hasil IDI 2019 ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik," ucap Mahfud MD dalam peluncuran buku IDI di kantor Kemenko Polhukam.
BACA JUGA: Kata Wagub DKI Atas Langkah TNI Mencopoti Baliho Habib Rizieq
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menjelaskan bahwa penerbitan buku IDI bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi di Indonesia.
"Pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama tahun 2019," jelasnya.
BACA JUGA: Pengusaha Minta Kelonggaran Seperti Habib Rizieq, Anies Langsung Tebar Ancaman
Sebagai catatan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diinisiasi pertama kali oleh Bappenas pada tahun 2008, untuk membantu perencanaan pembangunan politik.
Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil dengan empat variabel dan 10 indikator di dalamnya.
Kemudian, diukur dengan hak-hak politik seperti dua variabel dan tujuh indikator. Selanjutnya diukur melalui lembaga demokrasi dengan lima variabel dan sebelas indikator.
Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka, dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas, capaian buruk nilai di bawah 60, capaian sedang di kisaran 60-80, dan nilai baik dengan nilai 80 ke atas.
Dari hasil pengukuran IDI 2019 ini, terdapat tujuh provinsi dengan kategori kualitas capaian indeks demokrasinya kategori baik, yang teratas ada DKI Jakarta (88,29 poin).
Berikutnya Kalimantan Utara (83,45 poin), Kepulauan Riau (81,64 poin), Bali (81,38 poin), Kalimantan Tengah (81,16 poin). Nusa Tenggara Timur (81,02 poin), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67 poin).
Di luar 7 provinsi itu, ada 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori sedang dan satu provinsi dengan kategori capaian buruk.
Sebagai informasinya, capaian indeks nasional pada tahun 2019 adalah 74.92 poin. Angka itu tertinggi selama sebelas tahun pengukuran yang berada di sekitar angka 70-an.(ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan