jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kegiatan pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah tetap dilanjutkan.
Dia menegaskan pihak kepolisian akan tetap mendampingi petugas BPN yang melakukan pengukuran.
BACA JUGA: Konflik Desa Wadas, Didik Minta Kapolri Lakukan Ini Sebelum Terlambat
"Tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis," kata Mahfud MD dalam keterangan persnya, Rabu (9/2).
Diketahui, BPN mengukur sebuah lahan di Desa Wadas, Jawa Tengah untuk dijadikan lokasi penambangan batu andesit terkait pembangunan Bendungan Bener.
BACA JUGA: Versi Mahfud, Kondisi Desa Wadas Kondusif, Tidak Seperti Tergambar di Media Sosial
Beberapa warga pun melayangkan protes atas langkah pengukuran tersebut, Selasa (8/2).
Warga Desa Wadas keberatan ada lokasi penambangan batu andesit terkait pembangunan Bendungan Bener.
BACA JUGA: Konflik Wadas, Banyak Orang Salah Paham, Ini Penjelasan Lengkap dari Ganjar Pranowo
Mahfud pun menuturkan bahwa mayoritas warga sekitar telah menyetujui lokasi penambangan batu andesit di Desa Wadas demi pembangunan Bendungan Bener.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan dialog dengan sebagian warga Desa Wadas yang menolak penambangan batu andesit di wilayah mereka.
"Gubernur Jawa Tengah akan melakukan dialog dengan warga desa Wadas yang masih menolak rencana kegiatan penambangan dengan difasilitasi oleh Komnas HAM," tutur Mahfud.
Pria kelahiran Jawa Timur itu turut menyinggung pentingnya pembangunan Bendungan Bener. Sebab, pekerjaan tersebut menjadi program pemerintah pusat yang menjadi proyek strategis nasional (PSN).
Mahfud mengatakan bahwa pembangunan Bendungan Bener bisa berimbas positif kepada warga sekitar.
Sebab, proyek tersebut bisa mengaliri lahan sawah sekitar 15.000 hektare, pengadaan sumber air baku, sumber listrik, dan bia mengatasi banjir.
"Jadi, bendungan ini pada dasarnya untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya dan ini sudah dimulai sejak tahun 2013," beber Mahfud. (ast/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Aristo Setiawan