JAKARTA--Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD enggan berkomentar banyak mengenai konflik di Aceh yang disinyalir karena tidak diikutsertakanya salah satu partai dalam Pilkada tersebut. Ia menegaskan, MK hanya bisa memberikan putusan terhadap setiap perkara yang diajukan. "Saya tak mau nanggapi masalah itu, bukan urusan MK," kata Mahfud kepada JPNN, Rabu (11/1).
Mahfud juga tak dapat memastikan akankah MK memberikan kesempatan Partai Aceh ikut serta Pemilukada dengan membatalkan jadwal pilkada Aceh yang telah ditetapkan 16 Februari 2012 melalui judicial review UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang tahapan pemilukada yang diajukan oleh Mendagri Gamawan Fauzi. "Saya tak tahu juga," ujarnya.
Ditegaskan Mahfud, pelaksanaan Pemilukada Aceh tergantung kepada pemerintah dan KPU. Apalagi kisruh Pemilukada Aceh hingga saat ini bukanlah suatu perkara perselisihan hasil pemilihan. "Tapi, jika sudah dilaksanakan dan ternyata ada yang memperkarakan, MK akan membuat putusan," tegas Mahfud.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tak bisa lagi berlama-lama menyembunyikan faktor pemicu serentetan kasus penembakan dan terakhir penggergajian tower PLN di Aceh. Semakin terkuak bahwa serangkaian kasus kekerasan itu terkait dengan pemilukada Aceh.
Buktinya, pemerintah berubah sikap.
Jika pada Rakor Polhukam 4 Januari 2012 lalu disepakati pemilukada tetap 16 Februari 2012, kemarin beda lagi. Mendagri Gamawan Fauzi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pasal di UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang tahapan pemilukada.
Gamawan berharap MK memberikan perlakukan khusus untuk pemilukada di Aceh, dimana dimungkinkan ada pendaftaran calon susulan, meski pada 2 Januari 2012 tahapan pemilukada sudah masuk tahap pengundian nomor urut empat pasangan cagub-cawagub Aceh. (kyd/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Optimis Kader Muda Demokrat Bisa Bekiprah
Redaktur : Tim Redaksi