jpnn.com, JAKARTA - Politikus Demokrat Andi Arief menyikapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menuding pengalihan tanah ke warga negara asing paling banyak terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Aktivis 1998 itu pun mengaku tidak mau banyak mengomentari pernyataan Mahfud. Sebab, Mahfud tidak memiliki dasar menuding hal tersebut.
BACA JUGA: AHY - Ridwan Kamil Bertemu, Andi Arief Singgung Nama Moeldoko
"Mahfud ngawur," kata Andi Arief melalui layanan pesan, Selasa (8/6).
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Irwan meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk tidak membuat pernyataan yang tak berdasar fakta.
BACA JUGA: Merespons Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, AHY pakai Kata Darah dan Air Mata
Irwan mengatakan hal ini merespons pernyataan Mahfud MD yang mengatakan pengalihan tanah ke negara asing paling banyak terjadi di era SBY.
Wakil Sekretaris Jenderal PD itu menegaskan kalau Mahfud tidak bisa membedakan antara Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Guna Usaha (HGU).
BACA JUGA: Panglima TNI dan Kapolri Bertemu Pak Ganjar, Ada Pesan Khusus
Irwan menjelaskan HPH itu izinnya di kawasan hutan, bukan penguasaan atas tanah. Hanya hak untuk mengusahakan hutan atau memanfaatkan potensi kayu di dalam kawasan hutan.
"Makanya, sangat aneh bicara pengalihan tanah saat pemerintahan Bapak SBY kepada asing, tetapi bicaranya HPH," kata Irwan dalam keterangan tertulisnya yang diterima jpnn.com, Selasa (8/6).
Irwan kemudian meminta Mahfud MD untuk berhenti menyalahkan pemerintah sebelumnya.
Dirinya juga menyebutkan itu bukan hanya mempermalukan Mahfud sebagai pejabat negara.
"Namun, juga mempermalukan atasannya sendiri yaitu Presiden Jokowi. Kan jadinya seperti pemerintahan ini tidak bisa kerja, tapi bisanya hanya mencari kesalahan pemerintah sebelumnya," kata legislator Komisi V itu.(ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan