jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta agar konflik Rusia-Ukraina tidak dijadikan isu politik di tanah air, apalagi demi menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut Mahfuz Sidik, pikiran-pikiran tersebut irasional dan tidak mendidik publik dalam berpolitik.
BACA JUGA: Mahfuz: Jangan Berpikir Untuk Menunda Pemilu, Lebih Baik Urus Minyak Goreng
Walakin, dia menyadari konflik Rusia-Ukraina bisa panjang dan memicu kenaikan harga komoditas sehingga berdampak secara ekonomi.
"Namun, ya, jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024," kata mantan Anggota Komisi I DPR RI itu dalam keterangan persnya, Minggu (27/2).
BACA JUGA: Ribuan Guru Honorer Ini Dapat Honor Tambahan, Khusus K2 Rp 1 Juta per Bulan, Alhamdulillah
Dia menyebut seharusnya dalam situasi krisis seperti saat ini, semua pihak bisa mengedepankan rasionalitas.
"Saya mengkhawatirkan krisis Ukraina ini, jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru," beber dia.
BACA JUGA: Innalillahi, Sudiyono Meninggal Dunia dalam Kecelakaan di Yogyakarta
Partai Amanat Nasional (PAN) sebelumnya menentukan sikap terhadap pelaksanaan pemilu.
Melalui berbagai pertimbangan, parpol yang terbentuk pada 1998 itu menyetujui usul menunda Pemilu 2024.
"Kami memutuskan setuju pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2).
Politikus yang beken disapa dengan panggilan Zulhas itu menyebut parpolnya menimbang penanggulangan pandemi yang perlu keseriusan, sehingga memutuskan Pemilu 2024 ditunda.
Selain itu, PAN melihat perekonomian belum baik. Pertumbuhan ekonomi masih berkisar di 3,5 persen sehingga memutuskan menunda pemilu.
"Situasi masyarakat kehilangan pekerjaan dan usaha-usaha yang belum kembali pulih," beber Zulhas.
BACA JUGA: Ada Pedemo Menag Yaqut Membawa Gambar Tak Pantas, Yandri Susanto Bereaksi
Selanjutnya, wakil ketua MPR RI itu menyebut adanya perkembangan terakhir situasi global. Semisal, konflik Rusia - Ukraina.
Berikutnya, keberlangsungan program pembangunan tertunda karena pandemi yang menerjang Indonesia dalam dua tahun terakhir.
Hal itu ditambah dengan survei kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang tinggi, yakni mencapai 73 persen.
BACA JUGA: Mahfud MD Beri Kabar Terbaru soal Nurhayati, Tak Perlu ke Kantor
"Jadi, memang survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan Pak Jokowi ini tinggi sekali," beber Zulhas. (ast/fat/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan