jpnn.com, KUPANG - Indonesia memerlukan kepemimpinan otoriter yang terukur untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dari intervensi asing. Model kepemimpinan seperti itu dalam situasi tertentu sangat diperlukan guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.
“Kepemimpinan otoriter terukur juga sebagai bagian menjaga marwah persatuan-kesatuan Indonesia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, yang digali para pendahulu dari nilai-nilai luhur keadaban adat ketimuran Nusantara,” ujar Mahyudin saat Sosialiasi Empat Pilar MPR di Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo, Kupang, NTT, Kamis (26/10).
BACA JUGA: Ketua MPR Ingin Bangun Sekolah Seperti Taruna Nusantara
Mahyudin menjelaskan tentang kepemimpinan Otoriter terukur dimaksud. Ia mencontohkan, penerbitan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 sebagai perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dengan Perppu tersebut,
“Pemerintah mencabut ijin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan HTI dipersilakan menguji putusan pemerintah itu melalui proses pengadilan. Itu namanya adil,” ujarnya.
BACA JUGA: HNW Beber 3 Hal untuk Merevitalisasi Pancasila
Politikus Partai Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu mengatakan dalam konteks HTI, pemerintah memberikan izin dan untuk mencabutnya harus melewati proses peradilan.
Kondisi demikian, kata Mahyudin, seharusnya dipahami oleh generasi muda milenial termasuk mahasiswa Stikom Uyelindo, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
BACA JUGA: Ketua MPR: Nasionalisme Berarti Utamakan Tenaga Kerja Lokal
“Sikap tegas pemerintah, yang tergambar dalam Perppu Ormas, itu wajib dipahami mahasiswa dan generasi muda lainnya sebagai penetrasi intervensi asing yang mau adu domba," ujarnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua MPR: Setop Mendatangkan Tenaga Kerja dari Luar
Redaktur : Tim Redaksi