jpnn.com, SANGATTA - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin buka suara soal rencana Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi memantau media sosial mahasiwa. Dia menilai hal tersebut bisa saja dilakukan, namun lebih baik hal tersebut diserahkan saja ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Yang seperti ini cukup Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melakukannya,” ujar Mahyudin setelah sosialisasi Empat Pilar di Sangatta, Kalimantan Timur, Jumat (8/6).
BACA JUGA: HNW: Islam Justru Korban Teroris Terbesar Sepanjang Sejarah
Mahyudin juga mempertanyakan teknis pendataan telepon seluler dan media sosial milik mahasiswa untuk mencegah paham radikalisme itu.
“Apakah Kemristekdikti memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu?” imbuh dia.
BACA JUGA: Sesjen MPR: Generasi Muda Harus Berjiwa Kompetitif
Mantan Bupati Kutai Timur ini lantas menegaskan, pengawasan dan pendataan itu tugas Kemenkominfo.
“Serahkan saja ke Kominfo yang punya kemampuan dan alat untuk memblokir situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme," tambah dia.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Apresiasi Kinerja Setjen MPR
Menurut Mahyudin, hal itu akan membuang-buang biaya dan waktu saja jika dilakukan oleh Kemristekdikti dan satu per satu mahasiswa yang diawasi.
Sebelumnya, Menristekdikti M Nasir mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk menelusuri penyebaran paham radikalisme melalui media sosial (medsos), terutama di tingkat mahasiswa.(mg1/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua MPR: Orang Gila yang Bilang Takbir Radikal
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan