MAJENE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene, Sulawesi Barat terancam tidak mendapatkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013. Ini disebabkan pembiayaan belanja pegawai sangat tinggi hingga 61,5 persen.
Ancaman tersebut sekaitan adanya penegasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang hanya memberikan peluang bagi daerah yang pembiayaan belanja pegawainya di bawah 50 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Majene, Aminuddin mengatakan, tahun ini Pemkab Majene akan segera melaksanakan pemerataan guru. “Walaupun secara rasio PNS di Majene sudah dianggap lebih, tapi setelah proses pemerataan guru dijalankan akan muncul kekurangan guru di beberapa kecamatan yang sesungguhnya masih membutuhkan formasi tambahan,” kata Aminuddin seperti dilansir FAJAR (JPNN Group), Sabtu (23/3).
Menurut Aminuddin, dari sini pihaknya meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini. “Jika tidak ada tambahan DAU, maka dipastikan 2013 tidak akan ada formasi CPNS di Majene," ungkapnya.
Dijelaskan Aminuddin, bila memungkinkan Pemkab Majene akan meminta sekira 20 persen tambahan alokasi DAU tahun ini. Sebab, saat ini APBD Majene telah defisit sekira 11 persen untuk membayar 5.331 gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada. Padahal sesuai dengan instruksi BKN alokasi pembiayaan belanja pegawai harus di bawah 50 persen dari APBD setiap daerah.
Untuk membuktikan Majene masih kekurangan PNS, saat ini pemkab memprogramkan metode pemerataan guru PNS. Dengan dasar tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat untuk memberikan tambahan alokasi DAU 2013 yang akan segera di sahkan.
"Jika tidak ada tambahan alokasi DAU, maka besar kemungkinan tahun ini tidak akan ada kuota CPNS. Jadi pemerataan guru tersebut merupakan kepentingan Majene, bukan golongan tertentu," tegas Aminuddin.
Hanya saja, ancaman ini tidak menyurutkan semangat Kepala BKDD Majene, Tada Abdul Kadir. Justru dia mengaku optimis jika BKN akan memberikan kuota CPNS tahun ini. Sebab, proses pemerataan guru yang dilaksanakan itu dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat dalam melihat kekurangan PNS, khususnya tenaga guru dan kesehatan. (Fajar)
Ancaman tersebut sekaitan adanya penegasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang hanya memberikan peluang bagi daerah yang pembiayaan belanja pegawainya di bawah 50 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Majene, Aminuddin mengatakan, tahun ini Pemkab Majene akan segera melaksanakan pemerataan guru. “Walaupun secara rasio PNS di Majene sudah dianggap lebih, tapi setelah proses pemerataan guru dijalankan akan muncul kekurangan guru di beberapa kecamatan yang sesungguhnya masih membutuhkan formasi tambahan,” kata Aminuddin seperti dilansir FAJAR (JPNN Group), Sabtu (23/3).
Menurut Aminuddin, dari sini pihaknya meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini. “Jika tidak ada tambahan DAU, maka dipastikan 2013 tidak akan ada formasi CPNS di Majene," ungkapnya.
Dijelaskan Aminuddin, bila memungkinkan Pemkab Majene akan meminta sekira 20 persen tambahan alokasi DAU tahun ini. Sebab, saat ini APBD Majene telah defisit sekira 11 persen untuk membayar 5.331 gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada. Padahal sesuai dengan instruksi BKN alokasi pembiayaan belanja pegawai harus di bawah 50 persen dari APBD setiap daerah.
Untuk membuktikan Majene masih kekurangan PNS, saat ini pemkab memprogramkan metode pemerataan guru PNS. Dengan dasar tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat untuk memberikan tambahan alokasi DAU 2013 yang akan segera di sahkan.
"Jika tidak ada tambahan alokasi DAU, maka besar kemungkinan tahun ini tidak akan ada kuota CPNS. Jadi pemerataan guru tersebut merupakan kepentingan Majene, bukan golongan tertentu," tegas Aminuddin.
Hanya saja, ancaman ini tidak menyurutkan semangat Kepala BKDD Majene, Tada Abdul Kadir. Justru dia mengaku optimis jika BKN akan memberikan kuota CPNS tahun ini. Sebab, proses pemerataan guru yang dilaksanakan itu dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat dalam melihat kekurangan PNS, khususnya tenaga guru dan kesehatan. (Fajar)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Visi Zero Maksiat, Tapi Kapolda Dituding Terlibat Tambang
Redaktur : Tim Redaksi