jpnn.com - MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar terancam tak mendapatkan kuota untuk penerimaan CPNS 2014. Penyebabnya, struktur APBD yang lebih banyak untuk belanja pegawai.
Meningkat signifikannya belanja pegawai Pemkot Makassar ini dipengaruhi oleh masuknya tunjangan sertifikasi guru yang nilainya mencapai Rp316 miliar. Itu belum termasuk tambahan penghasilan guru sebesar Rp2,2 miliar.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Cekik dan Todong Petugas SPBU
"Dana sertifikasi guru ini benar-benar membebani APBD karena di tempatkan pada pos belanja pegawai," ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, Erwin Syafruddin Haiya, di ruang kerjanya di Balaikota, Jumat (13/6).
Saat ini belanja pegawai dalam struktur APBD Kota Makassar sebesar Rp1,38 triliun dari total APBD sebesar Rp2,7 triliun. Sebelum masuknya transfer pusat berupa tunjangan profesi guru, APBD Kota Makassar hanya Rp2,38 triliun.
BACA JUGA: PKL Mendukung, Kubu Prabowo-Hatta Yakin Menang di Jatim
Erwin mengungkapkan, sejatinya transfer pembayaran tunjangan sertifikasi langsung ke rekening sekolah atau rekening guru yang bersangkutan agar tidak membebani APBD. Atau bisa ditransfer ke pemerintah provinsi sebelum diserahkan ke sekolah atau guru yang bersangkutan.
Persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah di Pemkot Makassar, yakni 51 persen belanja pegawai dan hanya 45 persen belanja nonpegawai.
BACA JUGA: Dolly Ditutup, Pemprov Siapkan Rp 1,5 M
Makanya, jika penerimaan CPNS tahun ini masih menerapkan regulasi tahun lalu, maka kemungkinan Makassar tidak akan mendapatkan kuota CPNS umum.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya memberikan kuota CPNS umum kepada daerah yang struktur APBD-nya, belanja pegawai lebih rendah dari belanja lainnya atau belanja publik. Makanya ini yang akan dibahas bersama di Pemkot Makassar.
Jika regulasi ini masih dipakai, maka salah satu solusi agar Makassar tetap bisa mendapatkan kuota umum tersebut dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan target Rp1 triliun APBD 2015 nanti, itu akan mendongkrak persentase belanja pegawai dan belanja lainnya. Tahun ini, PAD Kota Makassar hanya ditarget Rp618 miliar.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, Basri Rakhman, mengaku kaget dengan posisi keuangan daerah saat ini.
Pasalnya pada rapat koordinasi sebelumnya, keuangan menyebutkan belanja pegawai lebih rendah. "Saya tidak tahu kalau ternyata belanja pegawai lebih tinggi lagi," ujar Basri.
Ia mengaku akan membahas masalah ini dengan Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh, selaku pembina kepegawaian. Pemkot harus berjuang mendapatkan kuota CPNS umum tahun ini karena masih kekurangan tenaga pendidikan dan medis. (zuk/ian)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fungsionaris PAN Dukung Jokowi-JK
Redaktur : Tim Redaksi