jpnn.com - JAKARTA - Pusaran konflik internal fraksi Partai Golkar semakin menarik. Pasalnya kubu Musyawarah Nasional (Munas) Ancol juga ikut melawan manuver Setya Novanto yang mengklaim sebagai ketua fraksi.
Bekas ketua DPP bidang hukum Munas Ancol, Lawrence Siburian, menyatakan surat pergantian pimpinan fraksi Golkar di DPR yang ditandatangani Setya Novanto, menurutnya tidak sah.
BACA JUGA: Gelar Rapat Terbatas, Presiden Bahas Aturan Cuti Pejabat Negara
"Kalau menurut saya itu tidak sah, karena dasarnya tidak ada. Sebab DPP Partai Golkar sekarang itu baik Bali, Ancol, maupun Riau, tidak ada. Jadi karena tidak ada, maka status quo," kata Lawrence, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/1).
Ini disampaikannya menanggapi surat bernomor SJ.00.686/ FPG/DPRRI/I/2016 tertanggal 4 Januari 2016, yang ditandatangani Setya Novanto mengatasnamakan ketua fraksi.
BACA JUGA: Kubu Ancol Ingatkan Ical Cs Jangan Sampai Kena Azab
Dalam surat itu, Novanto meminta namanya bersama sekretaris fraksi yang baru Azis Syamsuddin, bendahara fraksi Robert Joppy Kardinal dan Ketua Banggar Kahar Muzakir, agar ditetapkan dalam sidang paripurna DPR.
"Tidak bisa. Novanto kan fraksi, dia kan harus ada surat keputusan dari DPP PG. Surat keputusannya itu ditandatangani oleh ARB dan Idrus Marham yang tidak punya legal standing (karena Munas Riau telah habis). Jadi itu tidak sah," tegasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Wagub AAL: Patuhi Aturan, Gunakan Pakaian Dinas Pesiar Malam
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertahankan Hubungan Harmonis Sesama Taruna AAL
Redaktur : Tim Redaksi