jpnn.com, JAKARTA - Max Sopacua menilai, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah meragukan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai berlambang mercy itu.
Sebab, kata Max, SBY sampai turun gunung mengurusi isu Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang menyeret nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
BACA JUGA: SBY Turun Gunung, Darmizal Merespons dengan Istilah Orang Besar, Ada Kata Maaf
"Itu memperlihatkan kepada publik bahwa SBY juga meragukan kemampuan AHY sebagai ketua umum," kata Max saat dihubungi awak media, Kamis (25/2).
Seharusnya, kata Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu, urusan GPK PD diselesaikan oleh AHY yang tercatat sebagai putra sulung SBY.
BACA JUGA: Singgung Keterlibatan Moeldoko, SBY: Ini di Luar Pengetahuan Presiden Jokowi
Sementara SBY, cukup melihat dari kejauhan dan mendukung langkah AHY.
"Kalau saya sebagai Ketum AHY, saya berpikir 'enggak boleh nih, saya yang harus selesaikan, masa majelis tinggi'. Ketum yang harus menyelesaikan persoalannya, begitu," ujar dia.
BACA JUGA: Oknum Polisi Menembak Anggota TNI: Inilah Penampakan Kafe RM, Tergolong Bandel
Sebelumnya, SBY mengaku sejak 2020 sudah tidak disibukkan mengurus Demokrat.
Sebab, Kongres V pada Maret 2020 mendaulat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat.
"Sejak kongres Demokrat 2020 yang lalu saya tidak lagi aktif dalam kegiatan sehari-hari partai," kata SBY dalam keterangan video yang dibagikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada awak media, Rabu (24/2).
Namun, SBY mengaku tidak bisa bersikap pasif di Demokrat. Kali ini SBY terpaksa turun gunung setelah GPK PD terus dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
"Namun, kali ini menghadapi gerakan ini, sebagai ketua majelis tinggi partai, saya harus turun gunung. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan kecintaan mendalam terhadap partai Demokrat, meskipun sebenarnya masa saya sudah lewat, saya harus berjuang bersama saudara semua," ujar SBY.
SBY menjelaskan, GPK PD ini dilakukan oleh kader dan eks kader Demokrat. SBY juga menyinggung nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam GPK PD.
Menurut SBY, keterlibatan Moeldoko dalam GPK PD ini justru merugikan nama eks Panglima TNI itu secara politik. (ast/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan