jpnn.com, BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi, meminta agar pihak ketiga seperti pengelola mal dan operator stasiun menyediakan kantong parkir bagi angkutan berbasis online.
Kepala Dinas Kota Bekasi, Yayan Yuliana mengatakan, saat ini pemerintah sedang berkoordinasi dengan pihak terkait.
BACA JUGA: Modus Baru Penipuan Menyaru Tukang Ojek Online
Menurutnya, aturan parkir ojek online itu sebagai tindak lanjut atas kebijakan pihaknya yang mulai menerapkan larangan pangkalan liar ojek online karena dianggap menjadi pemicu kemacetan lalu lintas.
“Saat ini peraturan daerahnya sedang kami bahas terkait penyediaan tempat-tempat pemberhentian sementara bagi ojek online agar situasi lalu lintas kondusif,” katanya, Kamis (12/10).
BACA JUGA: Putusan MA Soal Permen Transportasi Online Mengacu UU Lalin
Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi yang tengah dibahas itu turut disiapkan solusi tempat mangkal pengendara ojek online agar tidak berhenti di sembarang tempat untuk menunggu penumpang.
“Kami akan menyediakan titik-titik khusus untuk pemberhentian sementara para ojek online di tempat-tempat strategis, di antaranya mall, stasiun dan titik keramaian lain,” katanya.
BACA JUGA: KPAI Desak Penyedia Ojek Online Perketat Seleksi Pengemudi
Dishub Kota Bekasi, sejauh ini telah mengundang sejumlah pengelola mal untuk diajak berdiskusi terkait penyediaan lahan bagi pangkalan.
“Kalau pangkalan ojek online kan sampai saat ini belum tuntas lokasi-lokasinya. Dengan swasta pun kita akan berusaha memanggil mereka supaya disiapkan lahan untuk tempat tunggu sementara. Mungkin bisa buat semacam parkiran,” tutur dia.
Dia mengatakan, pihaknya sedang mendata lokasi yang strategis untuk difungsikan sebagai tempat tunggu sementara angkutan online, di antaranya lahan kosong di sisi Kalimalang depan Metropolitan Mal. (kub/gob)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Minta Penyedia Ojek Online Perketat Pengawasan Driver
Redaktur & Reporter : Yessy