jpnn.com, MALUKU UTARA - Komnas Disabilitas melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah di Maluku Utara. Di antaranya, Kabupaten Halmahera Utara, Morotai dan Kota Ternate.
Kunjungan itu dalam rangka pemantauan, evaluasi, advokasi serta kerja sama dengan berbagai stakeholder terkait pelaksanaan penghormatan, pelindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas utamanya berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata dan pendataan.
BACA JUGA: Curahan Hati Orang Tua Anak Disabilitas di Tobelo, Kesulitan Sarana Pendidikan dan Transportasi
Semua itu merupakan hak penyandang disabilitas yang saling berkaitan satu dan lainnya.
SLBN Tobelo dan SLBN Morotai dalam dengar pendapat menyebutkan bahwa kendala dan permasalahan seperti sarana dan prasarana belajar, SDM tenaga pendidik serta biaya transportasi menjadi fakta yang harus segera mendapatkan perhatian.
BACA JUGA: Puskesmas Ramah Disabilitas Pertama di Sumsel
Semua masalah itu sangat berpengaruh dalam proses belajar-mengajar dan berdampak pada output pendidikan di sekolah luar biasa.
Daerah kepulauan yang daratannya dihubungkan melalui transportasi laut memberikan beban biaya tersendiri bagi orang tua disabilitas di samping kebutuhan pokok lainnya yang harus terpenuhi.
BACA JUGA: Mudik Gratis Jasa Raharja, Ada Fasilitasi Khusus untuk Disabilitas
Bila siswa SLBN di pulau yang sama, sekolah tersebut meski ditempuh dengan jalur darat, yang jauhnya.
Jarak tetap menjadi beban ongkos tersendiri yang harus ditanggung oleh orang tua dari siswa anak disabilitas.
Hal itu berdampak pada adanya anak disabilitas yang terputus hak pendidikannya
Para pegiat disabilitas dalam diskusi itu menjelaskan tentang pengalamannya dalam membantu dan mendampingi penyandang disabilitas.
Menurutnya, banyak yang membutuhkan berbagai alat medis dan alat bantu disabilitas.
Namun, bantuan selama ini masih minim dan dinilai kurang untuk menjangkau dan menjadi solusi bagi para penyandang disabilitas di wilayah kepulauan khususnya di Maluku Utara.
Dermaga penambat kapal tidak seluruhnya aksesibel disabilitas, hanya pada dermaga besar, begitu pun moda transportasi lautnya yang belum layak akses bagi penyandang disabilitas khususnya bagi ragam disabilitas fisik.
Selain itu, juga terkait dengan pendataan disabilitas masih belum maksimal dan menyeluruh termasuk dengan ragam disabilitasnya di pulau-pulau yang tersebar di Maluku Utara.
Pariwisata sumber daya alam sebagai ikon dan daya tarik wisatawan dalam dan luar negeri juga juga belum mendapatkan sentuhan sarana dan prasarana yang mendukung ramah disabilitas.
Salah satunya di Morotai yang telah dijadikan kawasan strategis nasional dengan ikon 'Sail Morotai' sejak beberapa tahun lalu.
Dalam hal ini, Kikin Tarigan Komisioner Komnas Disabilitas menjelaskan bahwa tantangan pelaksanaan penghormatan, pelindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas wilayah kepulauan memiliki keunikannya tersendiri.
Dalam lawatannya di Maluku Utara, banyak hal yang dilakukan yaitu berdialog langsung dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Morotai.
Diskusi itu disambut dengan respons positif berkenaan dengan kebutuhan regulasi yang terkait langsung dengan penyandang disabilitas serta pendataan penyandang disabilitas yang sangat berkaitan erat dengan permasalahan lainnya.
"Kami sudah berdiskusi langsung (pemkab Halmahera Utara dan Morotai), sangat positif dan terbuka bahwa ke depan akan ada regulasi yang mengakomodir tentang penyandang disabilitas, termasuk pendataan yang akan ditindaklanjuti langsung oleh dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Ini akan berhubungan erat dengan RPP tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas yang sedang dalam penggodokan, yang mana akan menjadi solusi juga terkait dengan biaya transportasi anak-anak didik di SLB yang untuk menempuh sekolahnya harus menyebrang pulau," ujarnya.
Hak Pariwisata Disabilitas tak luput dari pembahasan dengan pemerintah daerah terkait, khususnya Kabupaten Morotai.
Assisten III bidang pengembangan ekonomi dan kesejahteraan, Kalbi Rasyid juga menyoroti gagasan tentang pariwisata alam ramah sisabilitas karena Morotai sudah menjadi kawasan strategis nasional.
Namun, menurutnya, untuk mewujudkan hal itu harus melewati proses mulai dari peraturan dan juga segenap layanan infrastruktur pendukung.
Komnas Disabilitas melihat ini sebagai sebuah gagasan orisinil yang layak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Terkait dengan hak pendidikan disabilitas, Kikin menambahkan sudah berdiskusi dengan sivitas akademika di lima perguruan tinggi di Maluku Utara di antaranya Universitas Halmahera, Politeknik Perdamaian Halmahera, Universitas Hein Namotemo, Universitas Pasifik Morotai dan Universitas Khairun.
Selain itu, sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan sejumlah perguruan tinggi tersebut untuk memperkuat peran Tridharma Perguruan Tinggi dalam kontribusi nyata di masyarakat.
"Perguruan Tinggi sebagai entitas akademis yang independent memiliki Tridharma yang dapat diimplementasikan dalam kajian, penelitian, pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada pemetaan masalah dan potensi serta solusi dalam proses pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya di Maluku Utara, yang tentu ini akan menjadi kontribusi akademis kepada pemerintah dan berbagai stakeholder terkait" tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Risal Assor Ketua Komisi Daerah Disabilitas Kota Ternate yang turut hadir dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut menjelaskan tantangan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di wilayah kepulauan seperti di Maluku Utara sangat komplek dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Dia menyoroti dari sarana-prasarana, fasilitas, transportasi, SDM serta hal-hal lainnya, termasuk juga dukungan dari pemerintah melalui regulasinya.
Namun, dengan dukungan banyak pihak dengan koordinasi dan kerjasama yang baik, semuanya akan ada solusinya.
"Dalam rangkaian kerja Komisi Nasional Disabilitas di berbagai tempat di Maluku Utara yang saya ikuti, dari dengar pendapat dengan pegiat disabilitas, SLB, diskusi dengan Pemerintah daerah setempat serta dialog di perguruan tinggi, semuanya memberikan respons positif dan terbuka, hal ini menjadi pertanda baik bahwa kolaborasi ini produktif dan kami yakin pelaksanaan P3HPD (penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas) di Maluku Utara akan terus berprogres menjadi lebih baik lagi selanjutnya" tuturnya.
Risal Assor yang juga Tenaga Ahli Walikota Ternate bidang disabilitas menambahkan para pegiat disabilitas sudah mendapatkan pencerahan pentingnya kebersamaan dalam forum peduli disabilitas.
"Kami akan menjadi fasilitator yang terus membersamai dan mendampingi teman-teman pegiat disabilitas, baik dalam forum komunikasi disabilitas, dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga tentunya berkoordinasi dengan Komisi Nasional Disabilitas, dengan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak perlahan Maluku Utara bergerak menuju daerah kepulauan yang ramah disabilitas," pungkasnya. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi