jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim terus mendorong pemerintah daerah mengajukan usulan kebutuhan formasi PPPK 2022 sebanyak-banyaknya.
Kemendikbudristek bahkan menyiapkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru sebanyak 758 ribuan.
BACA JUGA: Deputi Suharmen Pastikan Link Registrasi Admin yang Menghebohkan Guru Honorer Milik BKN, tetapi
Saat bertemu para kepala daerah se Kalimantan Tenggara (Kaltara) baru-baru ini, Nadiem Makarim secara khusus meminta dukungan untuk menyukseskan program pengadaan PPPK 2022. Dia memastikan anggaran gaji sudah masuk dalam dana alokasi umum atau DAU 2022.
Gaji PPPK guru 2021 dihitung 14 bulan, sedangkan PPPK 2022 dihitung 3 bulan dimulai Oktober. Sayangnya, pernyataan Nadiem Makarim ini dinilai Ketua Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Kabupaten Kebumen Musbihin tidak sesuai fakta di lapangan.
BACA JUGA: Informasi Terkini dari BKN soal PPPK 2022, Ada Titik Terang kah?
"Mas Nadiem ingin menghendaki pemda mengusulkan sebanyak-banyaknya. Surat resminya dari Kemendikbudristek apa ada?," kata Musbihin kepada JPNN.com, Selasa (15/3).
Dia menegaskan, pernyataan Mendikbudristek ini sudah sering didengar Pemda bahwa gaji PPPK guru masuk DAU. Namun, Pemda menginginkan surat resmi karena faktanya setelah dicek dana gajinya tidak ada di DAU.
BACA JUGA: Ada yang Baru di Link BKN, PPPK Guru Heboh, Ramai-Ramai Mengisi, Hasilnya?
Itu pula yang membuat Kabupaten Kebumen tidak lagi mengajukan usulan kebutuhan formasi PPPK guru 2022. Yang diajukan hanya PPPK nonguru. Itu pun hanya 45 orang.
"Pengadaan PPPK guru 2021 menjadi pengalaman buruk bagi Pemda karena ternyata anggaran DAU tidak bertambah, akhirnya daerah yang harus menanggung beban," terang Musbihin.
Musbihin pun menunggu Nadiem Makarim ke Kebumen. Nantinya, kata dia, Nadiem bisa melihat buku APBD Kebumen yang meecantumkan anggaran untuk PPPK.
Menurut guru pendidikan agama Islam (PAI) ini, bukan hanya Kebumen yang kesulitan anggaran untuk pengadaan PPPK guru 2022. Ada banyak daerah yang kesulitan termasuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah pusat, lanjutnya, ingin Pemda mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Sementara, Pemda berpikir berjuta-juta kali untuk mengusulkan PPPK 2022.
Menurut Musbihin, sudah ada OPD Kebumen yang menerima DAU secara utuh, tetapi masih menombok anggaran yang ada.
"Pegawai bertambah otomatis pengeluaran makin besar untuk membayar gaji PPPK 14 bulan. Anehnya pemasukannya tetap tidak ada tambahan," pungkas Musbihin. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkab Batang Usulkan Banyak Formasi PPPK 2022, Mayoritas untuk Guru
Redaktur : Natalia
Reporter : Mesya Mohamad