JAKARTA - Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Epyardi Asda mengatakan, pemerintah tidak perlu menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebagai dampak dari gejolak harga BBM dunia.
"Menurut saya, pemerintah tidak perlu menaikan harga BBM subsidi untuk menutupi devisit APBN. Masih ada cara yang lebih elegan yakni lakukan efisiensi dan manfaatkan sisa anggaran yang tiap tahunnya terjadi disetiap kementerian," kata Epyardi Asda, saat rapat Banggar DPR dengan pemerintah membahas APBN Perubahan 2012 di gedung DPR, Senayan Jakarta (Sabtu 24/3).
Bila pemerintah membutuhkan anggaran tambahan Rp60 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi sebesar Rp173,28 triliun, bisa ditutupi dari program penghematan dan Silpa di sejumlah kementerian yang selama ini tidak terserap 100 persen, ujarnya.
Sebagai contoh, kata Epyardi, pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum memiliki SILPA Rp 10 triliun lebih. "Itu baru satu Ditjen yang bermitra dengan Komisi V. Belum lagi di kementerian yang menjadi mitra Komisi DPR lainnya," ujar dia.
Karena itu, Epyardi yakin, jika seluruh SILPA yang ada di seluruh Kementerian dikumpulkan, jumlahnya bisa memenuhi kebutuhan anggaran subsidi BBM sekitar Rp60 trilun tanpa harus menaikan harga BBM.
"Jadi silakan saja subsidi BBM dikurangi sebesar Rp1.500 tapi lakukan efisiensi dan optimalisasi sisa anggaran diseluruh lembaga pemerintahan untuk menutup divisit," pinta anggota DPR dari Sumbar itu. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cak Imin Perjuangkan Buruh Terima Subsidi
Redaktur : Tim Redaksi