jpnn.com - PEKANBARU - Mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 4 tahun dan 6 bulan penjara dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, kemarin.
JPU menyatakan Azmun terbukti melakukan dugaan korupsi dana ganti rugi lahan pembangunan kompleks Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang merugikan negara sekitar Rp 38 miliar.
BACA JUGA: Daerahnya di Kaltara, Kebutuhannya 100 Persen Dari Malaysia
Dalam amar tuntutannya, JPU Yuriza Antoni SH, menyatakan mantan orang nomor satu di Pelalawan ini terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU)
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
BACA JUGA: Minta Maaf, Polisi Cium Tangan Ibu Korban
Selain penjara, bupati pertama di Pelalawan ini juga didenda Rp500 juta atau subsidair 6 bulan kurungan. Tengku Azmun Jaafar juga dituntut membayar uang pengganti kerugiqn negara sebesar Rp4.518.853.600.
‘’Satu bulan setelah putusan inkrah, harta terdakwa disita untuk mengembalikan kerugian negara. Jika tidak punya, dapat diganti penjara selama dua tahun,’’ ujar JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai, Rinaldi Triandiko SH MH, Rabu (25/5).
BACA JUGA: Camkan! Kemenhub Bakal Tegas Cabut Izin Bus
Atas tuntutan itu, Azmun langsung berkoordinasi dengan penasehat hukumnya, Suhendro SH. ‘’Saya mengajukan pembelaan (pledoi) Yang Mulia,’’ kata Azmun. Hakim pengagendakan pembacaan pledio pada 1 Juni 2016 mendatang.
Dalam surat tuntutan JPU terungkap, kasus ini bermula ketila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan berencana mendirikan perkantoran pada tahun 2002. Saat itu, pemerintah membeli lahan seluas 110 hektare dan lahan telah dibayar.
Setelah lahan tersebut dibayar, ganti rugi lahan kembali dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011. Akibatnya, negara dirugikan Rp38 miliar.
Dalam kasus ini, Azmun merupakan tersangka kedelapan yang ditetapkan penyidik Direktorat Resese Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Dia dijemput di rumahnya di Jalan Lumba-lumba, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Selasa tanggal 8 Desember 2015 dan ditahan.
Sementara tujuh tersangka lainnya adalah mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan, Farizal Hamid, Lahmudin (mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pelalawan), Al Azmi Kasi BPN Pelalawan), Tengku Alfian (PPTK pengadaan lahan dan staf Sekda Pelalawan), Rahmat (staf dinas pendapatan daerah), Tengku Kasroen (mantan Sekretaris Daerah Pelalawan), dan Marwan Ibrahim (mantan Wakil Bupati Pelalawan). Mereka sudah divonis hakim dan menjalani hukuman.(jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Sudah Lelah Tinggal Dekat Sampah
Redaktur : Tim Redaksi