jpnn.com - JAKARTA - Chairman lembaga riset keamanan cyber Communcation and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menjelaskan, sebenarnya masalah Google yang menjadi hangat belakangan ini tidak hanya soal pajak.
Lebih jauh lagi, kata dia, Google juga punya kerentanan keamanan khususnya isu program PRISM. Dia menjelaskan, PRISM ialah sebuah proyek mata-mata yang melibatkan raksasa teknologi, seperti Google.
BACA JUGA: Merayakan Keberagaman dan Mengamalkan Nilai Pancasila
“Program PRISM ini tujuannya mengumpulkan informasi penting dari seluruh dunia. Karena informasi kini banyak lewat internet, maka raksasa teknologi khususnya dari AS dipaksa membuka akses oleh intelejen AS seperti NSA,” ujarnya.
Terlepas dari isu spionase tingkat tinggi, Pratama menambahkan bahwa ini momentum yang bagus bagi pemerintah untuk mengembangkan aplikasi dan layanan over the top lokal. Pemerintah bisa memprogramkan aplikasi yang bisa dipakai umum maupun khusus untuk pejabat penting negara.
BACA JUGA: Kapolri Beber Ikatan Emosional Pak Jokowi dengan Papua
Dengan kondisi ini seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan untuk membangun aplikasi maupun OTT lokal. "Efeknya jelas, pemberdayaan SDM lokal, pemerintah lebih mudah menarik pajak dan ada kemandirian teknologi. Selain itu, seharusnya lebih aman, karena server di tanah air dan langsung diawasi,” kata Pratama.
Menurut Pratama, Tiongkok bisa menjadi contoh baik dalam menghadapi Google. Karena ada ancaman instabilitas bila Google bebas “berpraktik” di negeri tirai bambu tersebut, maka layanan Google maupun media sosial seperti Facebook harus dilarang di sana.
BACA JUGA: Mervin: BK Resmi Memberhentikan Irman dari Jabatan Ketua DPD
“China memberikan alternatif pada warganya seperti Baidu, Weibo dan QQ. Ini membuat kebijakan melarang Google dan Facebook tidak terlampau berpengaruh di negeri itu. Karena itu, seharusnya ini jadi momentum pemerintah Indonesia untuk mengembangkan layanan OTT lokal,” terangnya.
Pratama menilai SDM Indonesia sudah banyak diakui dunia internasional. Seharusnya tidak sulit bagi pemerintah untuk membangun OTT lokal. Hanya dibutuhkan kebijakan dan bantuan prasarana yang mendukung terwujudnya OTT lokal.
OTT lokal yang mandiri berimbas pada keamanan negara yang lebih terjamin. Tanpa memakai Google, para pejabat dan diplomat bisa memakai email buatan lokal yang terenkripsi misalnya untuk berkomunikasi. "Sehingga tidak khawatir untuk diretas pihak asing,” jelas mantan pejabat Lembaga Sandi Negara tersebut.
Google menjadi pusat perhatian pemberitaan tanah air jelang akhir 2016. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu diduga enggan membayar pajak di Indonesia. Padahal transaksi iklan digitalnya ditengarai lebih dari Rp 10 triliun. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Ingatkan Nusron Digaji dengan Uang Rakyat, Bukan Duit Ahok
Redaktur : Tim Redaksi