jpnn.com - JAKARTA -- Kepolisian RI menggelar apel gelar pasukan operasi terpusat Mantap Brata 2014 untuk pengamanan pemilihan umum 2014 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).
Sebanyak 253.035 personel dikerahkan untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan itu. Mereka akan bertugas selama 224 hari hingga seluruh tahapan pemilu selesai.
BACA JUGA: Nasib Pemekaran 4 Daerah Diputus Hari Ini
Dalam pengamanan pemilu itu dibentuk satuan tugas tingkat pusat, daerah, maupun polres melibatkan 253.035 personel Polri dibackup kekuatan 23.450 personil TNI dan 1.091.556 Linmas. Personel itu akan mengamankan 186.172.508 pemilih sementara berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum serta 545.778 Tempat Pemungutan Suara.
"Polri sebagai penanggungjawab keamanan negeri berkewajiban untuk mengawal, menjaga dan mengamankan pemilu 2014," kata Kapolri Jenderal Sutarman saat memberikan amanat dalam apel itu.
BACA JUGA: Nilai Tes Bukan Penentu Kelulusan Honorer K2
Ia menjelaskan pengamanan pemilu akan dilakukan melalui manajemen terpadu dan komprehensif serta memberdayakan sumber daya.
Selain itu, lanjut Sutarman, juga memperkokoh kerjasama sinergis dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, TNI, masyarakat serta mitra keamanan lainnya.
BACA JUGA: Akil Akui Minta Rp 3 Miliar Urus Pilkada Gunung Mas
"Agar pesta demokrasi pemilu 2014 dapat berlangsung aman, jujur, adil dan demokratis," kata Sutarman.
Menurut Sutarman, Polri sudah melakukan pemetaan kerawanan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, antisipasi dini terus dilakukan dengan menurunkan unit-unit intelijen Polri.
"Sehingga mampu mengantisipasi secara dini di setiap tahapan pemilu baik menjelang, saat, maupun pascapemilu," ujar dia
Ia menambahkan terdapat potensi kerawanan yang memerlukan perhatian serius, agar masalah ini tidak akan berkembang menjadi gangguan nyata pemilu 2014.
Menurutnya, sebagian potensi tersebut merupakan tindak pidana pemilu. Termasuk tindak pidana umum yang harus ditangani dengan baik oleh Polri di tingkat nasional secara transparan dan akuntabel.
Terkait tindak pidana pemilu, Polri bekerja sama dengan kejaksaan dan Bawaslu. Peran Gakkumdu juga akan dioptimalkan untuk menyelesaikan tuntas pelanggaran pemilu di seluruh tahapan.
Menurutnya, setiap pelanggaran yang dilaporkan masyarakat akan dinilai oleh kejaksaan sentra Gakkumdu dan Polri.
"Sehingga kita bisa menilai apakah pelangaran administrasi, kode etik, tindak pidana. Setelah itu ditindaklanjuti sesuai pelanggaran yang terjadi," ujarnya.
Karenanya, ia menambahkan, untuk menjamin stabilitas keamanan Polri menggelar operasi Mantap Brata selama 224 hari. Operasi itu tetap mengedepankan preventif, preemtif, yang didukung dengan kegiatan intelijen, kuratif, rehabilitatif dalam mengamankan tahapan pemilu 2014.
Kapolri mengimbau, KPU, Bawaslu, DKPP, masyarakat jangan segan melaporkan pelanggaran dengan menghubungi petugas pengamanan pemilu. Hal itu, tegas dia, untuk menyelesaikan persoalan yang di daerah agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang menjadi gangguan pemilu 2014. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Khusus yang Ada TKB, Pengumuman Honorer K2 Oleh Pemda
Redaktur : Tim Redaksi