Manuver Demokrat Kianati Koalisi

JAKARTA -- Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai sikap Partai Demokrat (PD) yang mendekati PDIP yang diakui Ahmad Mubarok sebagai bagian dari permainan politik, justru merupakan bentuk pelanggaran kontrak politik Demokrat dengan partai koalisinyaDemokrat dinilai telah berlaku tidak santun terhadap partai koalisi pendukung SBY-Boediono.
 
"Kalau begitu, siapa yang tidak santun dalam berpolitik? Dulu partai-partai peserta pemilu diajak untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat

BACA JUGA: Golkar-PDIP Hanya Diperalat Demokrat

Sekarang ditekan dengan cara memperalat PDIP dan Golkar yang dalam pilpres menjadi rival politik SBY," kata Ikrar Nusa Bakti, dalam dialog kenegaraan bertema 'Kontrak Politik vs Hak Prerogratif Presiden' di DPD, Rabu (26/8).
 
Bahwa rencana koalisi PD dengan PDIP dinilai akan memberikan rasa nyaman bagi kedua partai, itu sangat logisApalagi PDIP juga sudah lelah menjadi oposisi

BACA JUGA: Panitia Angket Segera Turun ke Daerah

"Tapi bisa dibayangkan, pemerintahan macam apa yang akan terbentuk dengan parlemen yang tidak berani mengatakan 'tidak' untuk sebuah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak membela rakyat?" tanya Ikrar.
 
Secara terpisah, pengamat Politik dari Indonesian Institute, Cecep Effendy, menganggap wajar jika SBY sebagai pemenang pilpres menghimpun sebanyak mungkin koalisi dalam rangka menyusun pemerintahan yang didukung oleh DPR.
 
“Jadi kalau ada yang mengkritik SBY kok mengumpulkan kekuatan banyak sekali, rasanya aneh juga, karena siapapun pemenang pilpres pasti akan melakukan hal yang sama" kata Cecep.
 
Yang harus dipertanyakan adalah partai-partai yang tadinya berseberangan kini berubah arah mendukung, apakah sebenarnya mereka satu nafas dengan SBY? “Mereka seharusnya punya harga diri, masa semuanya mau ditukar dengan kursi menteri," tanya dia.

Cecep menjelaskan, sikap serba instant dan tidak konsisten akhirnya membuat partai-partai tumbuh tanpa ideologiDi banyak negara demokrasi, oposisi atau menjadi bagian dari pemerintahan tidak masalah

BACA JUGA: PKS Masih Berharap 4 Menteri

Bahkan partai yang berada di luar kekuasaan mampu bertahan dan sukses memperjuangkan ideologinya.

"Pelajaran demokrasi berharga inilah yang sama sekali tidak dimaknai oleh partai politik di IndonesiaParpol lebih mengandalkan kekuasaan sebagai satu-satunya sumber uang untuk menghidupkan partaiMestinya tumbuh dan kembangnya sebuah partai harus bertumpu pada militansi kadernya," kata Cecep Effendy(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Lambat, Pembekalan DPR Tertunda