jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, pimpinan DPR sementara yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat serius. Bahkan manuver KIH bisa mempengaruhi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Manuver KIH dengan membentuk pimpinan DPR ilegal secara tidak langsung menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis, karena KIH memaksa Jokowi-JK untuk membuat pilihan yang sangat ekstrem yakni mengakui pimpinan DPR yang sah atau mengakui pimpinan DPR ilegal yang dibentuk koalisi Parpol pendukung mereka," kata Bambang di Jakarta, Minggu (2/11).
BACA JUGA: ICW: Kementerian Pertanian Jangan jadi Lahan Korupsi
Menurut Bambang, dengan mengakui pimpinan DPR yang sah menunjukkan Jokowi-JK taat konstitusi. Sebaliknya, Jokowi-JK bertindak inkonstitusional jika mengakui pimpinan DPR sementara bentukan KIH. Hal ini, sambung Bambang, membuat presiden dan wapres bisa berkonflik dengan pimpinan DPR yang sah.
"Di situlah dilema bagi Jokowi-JK. Sebab, jika menolak mengakui pimpinan DPR ilegal, akan terjadi keretakan hubungan antara Jokowi-JK dengan parpol anggota KIH. Bahkan, bukan tidak mungkin Jokowi–JK pun terperangkap dalam konflik dengan partai-partai pendukungnya," tutur Bambang.
BACA JUGA: Dorong Sekjen DPR Laporkan Pengrusak Meja ke Mabes Polri
Lebih lanjut Bambang mengungkapkan sikap KIH akan merusak mekanisme kerjasama DPR dengan pemerintah, khususnya mengenai anggaran. Karena itu, apabila konflik itu berlarut-larut maka pemerintahan Jokowi-JK bisa mengalami stagnasi.
"KIH harus menyadari bahwa jika Pemerintahan Jokowi-JK yang baru seumur jagung ini stagnan atau terhenti akibat konflik di DPR, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat serius," ucapnya.
BACA JUGA: Menkopolhukam: Rakyat Menunggu DPR Selesaikan Masalah Internalnya
Padahal, dikatakan Bambang, pemerintah harus bekerjasama dengan DPR untuk menangani persoalan strategis. Misalnya saja soal menipisnya stok bahan bakar minyak bersubsidi.
"Jika suasana di DPR sarat konflik seperti hari-hari ini, pemerintahan Jokowi-JK tentu saja dipaksa menunggu sampai situasinya kondusif. Persoalannya, sampai kapan KIH akan berhenti berulah?" tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tuntut UMP Rp 3,2 Juta, Buruh Siap Demo di Depan Istana
Redaktur : Tim Redaksi