jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mardani Ali Sera mengingatkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan digelar di 270 wilayah di Indonesia Desember 2020, merupakan pilkada yang sangat berisiko. Sebab, pelaksanaannya dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
“Ini pilkada yang sangat berisiko karena pandemi,” kata Mardani dalam diskusi Empat Pilar MPR “Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi”di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8).
Dia menjelaskan Komisi II DPR saat memutuskan usulan pemerintah soal pelaksanaan pilkada Desember 2019 betul-betul berhitung secara ketat.
Bahkan, saat itu komisi yang membidangi pemerintahan dan dalam negeri ini mengundang Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Doni Monardo.
BACA JUGA: Tito Karnavian Pastikan Tak Ada Dangdutan dan Saweran di Kampanye Pilkada Serentak
Menurut dia, kala itu muncul berbagai opsi apakah akan tetap digelar Desember 2020, ditunda Maret atau September 2021.
Namun, katanya, kala itu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan tidak ada yang bisa memastikan kapan corona akan berakhir.
BACA JUGA: 2 Anggota FPI Jadi Terduga Pelempar Bom Molotov ke Kantor PDIP
Sementara, katanya, Kemendagri menjawab kalau ditunda lagi, maka 270 daerah itu kepala daerahnya akan berstatus pelaksana tugas (plt) semua. Sebab, dalam kondisi krisis seperti ini diperlukan kepemimpinan yang kukuh, kepala daerah yang definitif yang didukung seluruh partai politik karena hasil pilkada.
“Maka akhirnya kami mengambil yang pasti, yang pastinya adalah bahwa plt negatif buat respons pemda terhadap Covid-19, sementara kalau ditunda tidak jelas juga kapan. Bahwa September 2001 bisa jadi Covid-19 masih ada. Akhirnya kita sepakati (Desember 2020),” kata Mardani.
Karena itu, Mardani mengatakan bahwa ini adalah pilkada yang sangat berisiko, dengan anggaran yang hampir satu setengah kali lebih besar dibanding biasanya.
Sebab, harus menyiapkan berbagai protokol Covid-19 seperti alat pelindung diri (APD) dan lainnya.
“Karena itu kami di Komisi II betul-betul menjaga agar risiko yang tinggi ini menghasilkan yang baik bagi daerah, yaitu terpilih pemimpin yang berkualitas, yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada melawan Covid-19,” ungkapnya.
Komisi II DPR, kata dia, mendorong KPU dan kalau perlu Bawaslu menghentikan kampanye yang tidak mengikuti protokol Covid-19. “Kalau sebelumnya isu Bawaslu itu lebih ke (menangani) money politic, sekarang Bawaslu bisa juga mulai menegaskan tentang protokol Covid-19, karena ini sangat berisiko,” ujar Mardani.
Dia menegaskan upaya membuat pilkada sekarang ini menjadi momentum kebangsaan adalah pekerjaan bersama semua pihak. Dia mengajak supaya menjadikan pilkada ini menunjukkan energi positif bangsa di kala pandemi Covid-19.
“Tidak jadi klaster baru Covid-19, dan hasilnya adalah kemenangan besar buat rakyat,” katanya.
Menurutnya, masyarakat perlu terlibat sejak awal. Partai politik pun harus punya komitmen jangan sampai ada yang melawan kotak kosong. Penyelenggara pemilu pun perlu betul-betul bekerja proaktif menerapkan protokol Covid-19. “Bukan cuma menjaga integritas, tetapi meningkatkan kualitas,” ujar anggota MPR Fraksi PKS itu.
Selain itu, kata Mardani, kedewasaan kepala daerah dan Mendagri Tito Karnavians untuk betul-betul mengorkestrasi seluruh elemen aparat. Bagaimanapun, kata Mardani, mendagri adalah pembina dari para kepala daerah. “Peran kepala daerah sangat penting dalam pilkada yang akan datang,” katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy