jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mempertanyakan dasar pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara, kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Ketua DPP PKS itu juga mengkritik terkait Badan Otorita Ibu Negara dalam kuliah lewat twitter kultwit @mardanialisera. "Itu kultwit saya," kata Mardani kepada JPNN, Sabtu (7/3).
BACA JUGA: Sandiaga Uno Tercengang Mendengar Ahok jadi Calon Kepala Ibu Kota Baru
"Pak Jokowi tidak bisa sembarangan dalam membuat kebijakan. Semua kebijakan harus didasari payung hukum yang kuat," kata Mardani dalam salah satu kultwitnya.
Ada beberapa poin yang disampaikan Mardani dalam kultwit "Kritik Badan Otorita IKN" tersebut. Dia menyuratkan, bahwa akhir-akhir ini sedang ramai mengenai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Bahkan nama-nama kandidat sudah banyak beredar di tengah masyarakat. "Izin saya ingin menyampaikan beberapa hal," katanya.
BACA JUGA: Jokowi Pasti sudah Mempertimbangkan Munculnya Kontroversi jika Pilih Ahok
"Kepala Badan Otorita IKN harus memiliki kekuatan konsep & clarity dlm berfikir integral. Ini penting agar kelak Badan Otorita tdk jatuh dlm rutinitas & jebakan masa lalu. Kepemimpinan kuat dan pengalaman dlm memimpin lintas sektor merupakan beberapa syarat yg perlu dimiliki. Jika perlu, pemerintah bisa membuat beauty contest dari para calon. Libatkan semua pihak krn kita sedang mencari karakter seorang pemimpin. Masyarakat memiliki hak utk mengetahui prosesnya," tutur Mardani.
Dia juga mempertanyakan dasar pembentukan Badan Otorita IKN. "Krn tdk pernah sekalipun Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN ini dibahas secara bersama oleh pemerintah dan DPR. Knp tiba2 ingin membuat perpres?#KritikBadanOtoritaIKN. Semuanya harus dibahas terbuka, serius, dan komprehensif bersama DPR. Pak @Jokowi tdk bisa sembarangan dlm membuat kebijakan. Semua kebijakan harus didasari payung hukum yg kuat. #KritikBadanOtoritaIKN," katanya.
BACA JUGA: Bamsoet Buka Kejuaraan Menembak, Bakal jadi Rekor MURI
"Saat ini kita sdh memasuki era keterbukaan. Publik dapat dgn mudah mengawasi kinerja pemerintah dan mudah pula bagi masyarakat menggugat kebijakan tsb. #KritikBadanOtoritaIKN," twit Mardani.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi akan segera menandatangani perpres Badan Otorita Ibu Kota Negara. Jokowi mengaku masih menggodok nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Salah satunya Ahok. Selain Ahok, ada pula nama Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.
"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro. Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Yumiyana. Empat, Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3) lalu. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy