jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar kebijakan Daerah Otonomi Daerah (DOB) harus berdasarkan asas kesejahteraan dan kepentingan umum.
“Kebijakan pemerataan pembangunan melalui kebijakan Usulan DOB harus berdasarkan grand desain pembangunan yang harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum di implementasikan,” kata Mardani di Komplek Parlemen, Senin 28 Agustus 2017.
BACA JUGA: Refleksi Setya Novanto Dalam Rangka HUT DPR RI Ke72
Sebelumnya, dia mengapresiasi Pemerintah terkait kebijakan transfer dana desa sebagai amanat undang undang dalam rangka pemerataan pembangungan sampai desa, “Pemerintah sudah luar bisa,” ujarnya.
Legislator Fraksi PKS ini juga memberikan beberapa catatan terkait usulan kebijakan DOB. Pertama, pada dasarnya dirinya mendukung adanya DOB kedepannya, dan moratorium DOB harus tuntas sampai tahun 2025.
BACA JUGA: BSSN Harus Diisi Personel yang Mumpuni
Kedua, sebelumnya perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap implementasi terhadap 72 DOB sebelumnya. “Keberhasilan dan kegagalan harus dievaluasi, sehingga bisa terus melakukan inovasi dan sebagi pertanggung jawaban terhadap publik,” ujarnya.
Ketiga, Simulasi angka 22 Triliun terkati usulan 246 pembentukan DOB, nampaknya harus kembali dibahas bersama dan didetilkan lagi.
BACA JUGA: DPR Aktif Mengawal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Keempat, apabila masalah besarnya adalah terkati kondisi postur anggaran Indonesia yang saat ini tidak memungkinkan pendanaannya. Ia mengusulkan gerakan gotong royong yang juga melibatkan rakyat, Karena kondisi keunggan indonesia sedang krisis.
Seperti diketahui, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Kemendagri dihadiri juga Komite I DPD RI. Dalam rapat kali ini membahas agenda Usulan Pembentukan DOB yang sampai dengan bulan Juli 2017 berjumlah 246. Dengan rincian 87 usulan pembentukan DOB yang telah diamantkan dalam AMPRES ditambah 1 RUU DOB yang tertunda. Kemudian 158 usulan DOB yang tercatat di Kemendagri.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Terima 4.173 Pengaduan Masyarakat
Redaktur & Reporter : Friederich