jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Penguris Wilayah (DPW) NTT Yahidin Umar menyoroti pidato Plt Ketum PPP Mardiono yang tidak mengaku gagal di Pileg 2024.
Yahidin Umar mengatakan sebagai pemimpin partai, Mardiono harusnya berani mempertanggungjawabkan ketika ada persoalan partai atau kegagalan.
BACA JUGA: Seluruh Honorer Bisa Daftar Seleksi PPPK 2024, Ada Afirmasi
"Harusnya menyatakan secara lantang bahwa 'saya bertanggung jawab dan akan mempertanggungjawabkan lewat forum yang resmi yakni muktamar,'. Jadi, bukan lepas tangan atas kegagalannya itu," kata Yahidin saat dihubungi, Kamis (20/6).
Yahidin Umar mengatakan semua pemimpin menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap sebuah perjalanan organisasi, maka untuk apa ada pemimpin dan ketua umum yang memiliki hak previlige dalam mengambil keputusan.
BACA JUGA: Pak Yusran Minta Kemenag Tempatkan Kembali Guru PPPK di Pangkep
Yahidin menegaskan Mardiono harus bertanggung jawab dengan kegagalan PPP menuju Senayan.
"Tetap harus bertanggung jawab seiring kegagalan PPP menuju senayan. Beliau seharusnya menyatakan saya bertanggung dan itu akan saya sampaikan lewat forum resmi di muktamar," kata Yahidin.
BACA JUGA: 2 PR Besar Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Nasib Non-Database BKN, Oh
Sementara itu, dorongan agar Mardiono mundur dari jabatan Plt Ketum PPP, Yahidin Umar mengatakan budaya mundur tersebut pernah terjadi di partai bahkan di Indonesia.
Dia menyarankan Mardiono menciptakan satu forum khusus yang terdiri dari majelis partai dan tokoh yang mencintai partai untuk meminta pendapat.
"Bukan mundur tetapi menetapkan satu waktu yang pas agar bisa berkonsolidasi dengan baik dalam hadapi pemilu mendatang," terangnya.
Terkait pernyataan Ketua DPW NTT Djainudin Lonek, Yahidin mengatakan pendapat itu sebagai ketaatan struktur bukan cerminan suara kader PPP NTT.
Selama kepemimpinan Lonek, hanya melayani kebutuhan Mardiono karena banyak di Jakarta dan tidak turun ke bawah, sehingga suara dan kursi PPP di NTT mengalami penurunan.
Hasil Pileg 2019, PPP masih mendapat satu kursi untuk DPRD tingkat provinsi. Namun pada 2024, PPP tidak sama sekali.
"Saya kira, sepengetahuan saya karena konsolidasi inrernal tidak pernah di DPW NTT, dan Ketua DPW lebih banyak di Jakarta, yang dia (Lonek) lakukan sebagai bentuk ketaatan struktur. Tetapi tidak menggambarkan sikap DPW se NTT," tandas Yahidin. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muktamar PPP Bisa Diselenggarakan 2025, Titik
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga