jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan, semua orang punya hak dipilih dan memilih dalam sebuah proses demokrasi. Menurut Margarito, hal itu sudah menjadi perintah konstitusi. Karena itu, kata dia, jangan karena orang tuanya bupati atau walikota, lalu anak tidak punya hak untuk maju jadi calon bupati atau walikota atau jabatan publik lainnya.
"Konstitusi menjamin semua warga negara punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Tidak ada pengecualian misalnya karena bapaknya kepala daerah lalu anaknya tidak punya hak untuk dipilih dalam jabatan politik lainnya," kata Margarito Kamis, saat Dialog Kenegaraan bertema 'Fenomena Politik Dinasti', di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (24/7).
BACA JUGA: Gita Disarankan Mundur dari Mendag Sebelum Konvensi
Apalagi ada anggapan bahwa dinasti kepala daerah sebagai penyebab terjadinya kebocoran anggaran daerah. "Saya malah balik bertanya, buktikan bahwa para bupati atau walikota yang saat ini di penjara karena korupsi ada kaitannya dengan dinasti," ungkap Margarito Kamis.
Dicontohkannya, Inggris dan negara-negara monarki lainnya di dunia ternyata lebih makmur dan sejahtera dibanding dengan negara-negara berbentuk demokrasi.
BACA JUGA: Kapolri Pastikan Tindak Ormas Kasar
"Yang bikin negara tidak beres bukan karena dinasti atau bukan. Korupsi sebagai penyebab negara ini sulit karena sistem dan orangnya yang harus diberesi," tegas dia.
Terakhir Margarito meminta bukti-bukti bahwa dinasti lebih jelek dari yang tidak dinasti. "Yogyakarta itu apa kepemimpinannya busuk? Menurut saya dan indikator yang berlaku, kepemimpinan Gubernur DIY terbilang bagus," puji Margarito Kamis. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Disebut Ikut Jejak Timur, Putut Kandidat Terkuat Kapolri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamanan Mudik Libatkan TNI
Redaktur : Tim Redaksi