jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menggunakan sebaik mungkin dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun.
Suntikan dari APBN 2022 itu bakal digunakan untuk mempercepat pemulihan kinerja Garuda, khususnya operasional penerbangan hingga merestorasi armada maskapai pelat merah tersebut.
BACA JUGA: Garuda Indonesia Membuka Kembali Penerbangan Jakarta-Melbourne
Martin menyampaikan itu setelah Garuda Indonesia menerima kucuran PMN tersebut pada Selasa (20/12).
"Kami minta PMN ini digunakan secara baik, sesuai prinsip good corporate governance (GCG)," kata Martin yang merupakan ketua Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI dalam keterangan tertulis, Selasa.
BACA JUGA: Begini Reaksi Ferdy Sambo dan Kuat Setelah Rekaman CCTV Diputar di Persidangan
Legislator Partai NasDem itu mengingatkan agar manajemen konsisten menjalankan skema penyelamatan Garuda sesuai keputusan Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI yang telah disampaikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja.
Komisi VI sebelumnya telah menyerahkan laporan akhir Panja yang berisi sembilan rekomendasi penyelamatan Garuda kepada menteri BUMN saat rapat pada Jumat (22/4/2022).
BACA JUGA: Elektabilitas Ganjar dan Anies Menguat, Prabowo Bagaimana?
Salah satu rekomendasi itu menyatakan Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7,5 triliun dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2022.
PMN tersebut akan dicairkan jika PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam PKPU.
Selain persetujuan PMN, Panja Komisi VI juga mendukung pelaksanaan skema penyelamatan Garuda Indonesia yang telah disusun oleh Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia.
Panja juga meminta Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia untuk melaporkan secara berkala mengenai progres penyelamatan Garuda Indonesia kepada Komisi VI DPR RI, sesuai dengan skema yang telah ditetapkan.
Kemudian, Panja meminta Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia untuk secara konsisten melaksanakan implementasi business plan yang telah disepakati meliputi optimalisasi rute, optimalisasi jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan biaya sewa pesawat, dan peningkatan pendapatan kargo dan produk ancillary.
Komisi VI akan terus mengawasi implementasi business plan tersebut. Bila terdapat perubahan rencana bisnis maka Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia harus segera melaporkan kepada Komisi VI untuk dibahas.
"Dalam raker tersebut, Panja Komisi VI juga mendesak Garuda Indonesia untuk melaksanakan penerapan good corporate governance secara baik dan konsisten dalam rangka menjamin kelangsungan Garuda Indonesia secara berkelanjutan," ujar Martin Manurung.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam