"Namanya tidak ada di data kami," kata Sekretaris Dinsosnakertrans Bangkalan Siti Aminah.
Dinsosnakerstrans menelusuri keberadaan alamat Marwah ke setiap kecamatan di Bangkalan. Hasilnya, hingga kemarin petang belum ada titik terang. Belum ada pihak yang mengetahui alamat lengkap Marwah.
"Kami sedang menelusuri, tapi belum ada informasi yang jelas," kata Kepala Dinsosnakertrans Bangkalan Siswo Irianto.
Marwah dikabarkan berangkat ke Arab Saudi dengan status jamaah umrah pada 2005. Dia tidak terdaftar di data TKI asal Bangkalan di dinsosnakertrans.
Salah seorang pengurus jamaah haji dan umrah yang sedang berada di Jeddah, Haris, membenarkan adanya TKI asal Bangkalan yang tewas saat kerusuhan. Namun, pihaknya juga tidak mengetahui alamat lengkapnya.
"Teman-teman saya juga tidak tahu alamat lengkap korban. Hanya, kabarnya TKI Bangkalan. Sebab, korban saat kerusuhan tidak membawa identitas," ungkap Haris kepada Jawa Pos Radar Madura melalui saluran telepon kemarin.
Marwah meninggal diduga karena terimpit kerumunan massa. Pihak keamanan KJRI Jeddah berusaha memberikan bantuan kepada Marwah. Ambulans juga sudah didatangkan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun, nyawa Marwah sudah tidak tertolong.
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menyesalkan tindakan anarkistis para TKI di KJRI Jeddah. Ulah tersebut justru memperburuk citra para TKI. Bukan tidak mungkin para majikan akan berpikir ulang untuk merekrut para TKI.
"Kebijakan pemutihan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu memungkinkan mereka untuk kembali ke negara masing-masing dan mendapatkan pekerjaan legal di Arab Saudi. Apabila ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum, tentunya kredibilitas para TKI sangat dirugikan," jelas Faizasyah di kompleks Istana Presiden kemarin.
Faizasyah mengatakan, staf KJRI Jeddah telah berupaya maksimal untuk memfasilitasi keperluan para TKI, khususnya dokumen-dokumen yang menyangkut izin tinggal.
"Lebih dari 100 ribu dokumen dan lain-lain telah dikirimkan dari Jakarta. Koordinasi dengan Kemenlu dan pemerintah terkait dan dokumen itulah yang kemudian diterbitkan untuk WNI," tegasnya.
Dia menilai terlalu dini kemungkinan penggantian staf KJRI Jeddah. Sebab, kebijakan untuk menghentikan pemberian paspor menjadi pertimbangan dari pihak keamanan setempat.
"Sekarang terlalu cepat ambil sikap atau keputusan. Juga, menghakimi sejauh mana peran yang dilakukan perwakilan kita dalam memberikan perlindungan, juga fasilitas kekonsuleran bagi masyarakat kita," katanya. (zul/zid/jpnn/ken/c10/ca)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Regulasi Tembakau Dinilai Ditunggangi Asing
Redaktur : Tim Redaksi