Marwan Ja'far Sarankan Erick Thohir Berhati-hati dalam Upaya Bersih-bersih BUMN

Selasa, 10 Desember 2019 – 20:32 WIB
Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir kon pers kasus penyelundupan Harlery Davidson menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia, Kamis (5/12/2019). Foto: ANTARA /Hafidz Mubarak A/hp/pri

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan bersih-bersih di tubuh Garuda Indonesia mendapat apresiasi dari anggota Komisi VI DPR Marwan Ja'far.

Ia menyebut aksi bersih-bersih tersebut merupakan langkah positif untuk menyelamatkan BUMN penerbangan tersebut.

BACA JUGA: Erick Thohir Copot Dirut Garuda, Luhut Binsar Panjaitan Beri Respons Begini

"Segera kembalikan reputasi Garuda, supaya nama baiknya baik. Perbaiki sektor keuangan. Karena sudah kena OJK, Bursa efek Indonesia terkait laporan (keungan) palsu itu," kata Marwan lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.

Bersih-bersih di tubuh Garuda dilakukan oleh Erick menyusul terungkapnya kasus dugaan penyelundupan motor Harley Davidson, dan dua sepeda mewah bermerek Brompton oleh Ari Askara saat menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia.

BACA JUGA: Sepeda Motor Mahasiswi Unib Korban Pembunuhan Ditemukan, Tersangka Masih Berkeliaran

Namun, dia menyarankan supaya Erick berhati-hati dalam upaya bersih-bersih, mengingat Garuda adalah perusahaan publik yang harus diselamatkan dari penggiringan opini negatif.

Setelah membongkar, Erick disarankan memperbaiki citra Garuda, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka dan maskapai penerbangan nasional.

BACA JUGA: Sekjen PDI Perjuangan Minta Erick Thohir Restrukturisasi BUMN

“Belum lagi menaungi banyak anak perusahaan yang justru mempunyai kinerja baik,” kata Marwan.

Kemudian, politikus PKB ini juga memberikan saran kepada Erick untuk tetap melakukan bersih-bersih di BUMN lain. Sebab, kata dia, masih banyak BUMN yang bermasalah dan tidak punya peforma yang baik.

"Terutama BUMN yang merugi, BUMN yang bermasalah atau BUMN yang kinerjanya tidak baik. Kurang lebih ada sekitar 42 BUMN yang kurang baik. Ini harus diperbaiki menteri BUMN. Supaya kinerjanya lebih efektif," kata dia.

Terpisah, anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta semua pihak untuk tidak membuat polemik permasalahan di PT Garuda Indonesia Tbk berkepanjangan. Peringatan itu untuk menjaga dan segera memulihkan reputasi Garuda Indonesia sebagai flag carrier kebanggaan bangsa.

"Sudahi polemik Garuda. Jika ada dugaan permasalahan kepabeanan, tuntaskan, selesaikan tanpa drama-drama. Jangan dibikin drama untuk menaikkan popularitas dengan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu,” ujar Mufti.

Pasalnya, jika memang Erick ingin melakukan pembenahan di tubuh BUMN seperti Garuda, yang perlu dilakukan adalah menjaga kondusivitas. Hal itu mengingat Garuda adalah perusahaan terbuka dan maskapai penerbangan nasional.

"Garuda itu perusahaan terbuka, berlarut-larutnya drama apalagi dibumbui dengan dugaan penggiringan opini dengan informasi-informasi yang tidak relevan, dengan permasalahan pokok, akan berpotensi merontokkan saham Garuda. Dan memang sahamnya jatuh sepekan kemarin. Kalau harga saham rontok, negara juga dirugikan,” ujar dia.

Saat ini, semua pihak dan pemangku kepentingan untuk obyektif menilai permasalahan Garuda. Apalagi, maskapai pelat merah itu sudah mulai menunjukkan perbaikan kinerja.

"Saya tidak ada urusan dengan direksi Garuda siapa itu namanya, enggak peduli dan enggak kenal. Yang ingin saya sampaikan adalah mari jaga maskapai kebanggaan bersama ini. Kalau memang niatnya menindak, itu pun kalau memang ada salahnya, ya lakukan saja. Bikin pernyataan, selesai. Jangan dibikin drama berseri-seri, dibumbui gimmick yang tidak relevan,” ujar dia.

Mufti juga meminta otoritas terkait mengecek surat permohonan proses kepabeanan dari Garuda ke Bea Cukai yang beredar di media sosial.

Surat yang dikirim pada 15 November 2019 itu berisi permohonan proses kepabeaan mengenai renana pengiriman pesawat A330-900 NEO dari Perancis ke Indonesia.

BACA JUGA: Arief Poyuono: Kalau Caranya Kayak Begini, BUMN Bukan Tambah Maju

"Harus dicek, biar tidak saling curiga, apakah sebenarnya sudah ada permintaan proses kepabeanan dari Garuda atau memang ada proses administrasi yang diabaikan sehingga muncul kasus ini,” ujarnya.(antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Budi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler