jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang memahami kebijakan pemerintah Arab Saudi menyetop visa ibadah umrah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Terbaru, pelarangan yang bersifat sementara juga berlaku bagi warga kerajaan.
Namun demikian, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meragukan kabar bahwa penyetopan berlangsung selama satu tahun. "Saya agak meragukan kalau ada informasi tentang satu tahun penangguhan visa umrah," kata Marwan melalui sambungan telepon, Kamis (5/3).
BACA JUGA: Sebaiknya Pemerintah Terus Dekati Arab Saudi agar WNI Bisa Umrah
Kebijakan Saudi tentang penangguhan visa umrah menurutnya bisa dipahami karena penyebaran virus corona ini sungguh luar biasa. Bahkan di seluruh penjuru dunia, sudah ada penyebaran Covid-19.
"Tentu kita juga sepakat pelaksanaan ibadah umrah ini, tidak menjadi pertautan penyebaran virus itu karena jemaah umrah kan seluruh penjuru dunia ada di titik yang sama, Madinah dan Mekah," jelasnya.
BACA JUGA: Berikut Skema Pemulangan Jemaah Umrah dari Arab Saudi
Hanya saja untuk penangguhan selama satu tahun, Marwan menilai tidak beralasan. Kecuali memang diperlukan waktu untuk mempersiapkan berbagai antisipasi pencegahan wabah tersebut.
"Cara berpikirnya apa satu tahun itu. Tetapi kalau mereka kita berikan waktu untuk mempersiapkan infrastruktur untuk mencegah virus ini, menditeksi seseorang untuk masuk ke Saudi. Atau katakanlah, di bandara, pelabuhan Saudi, itu bisa dipahami," tuturnya.
BACA JUGA: Pertama Dalam Sejarah, Warga Arab Saudi Dilarang Umrah
Marwan memahami bila untuk membangun infrastruktur pencegahan tersebut diperlukan waktu. Hanya saja prosesnya mungkin tidak akan memakan waktu sampai 1 tahun.
"Mungkin saja mereka belum punya infrastruktur yang lengkap tentang itu. Berapa lama itu, ya biarkanlah mereka membangun. Kan tidak hitungannya satu tahun. Kalau informasi satu tahun saya meragukan," lanjutnya.
Dia menyebutkan, andaipun benar ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi memberlakukan penangguhan selama 1 tahun, maka pemerintah harus menempuh upaya diplomatik dan mengklarifikasi apa alasannya. Sebab, ibadah ini kepentingan jemaah sedunia.
"Kita bisa bantu mereka membangun infrastruktur itu, supaya pelaksanaan ibadah umrah tidak terhalang. Karena itu pemerintah harus segera merundingkan, langkah apa yang harus dilakukan karena pelaksanaan ibadah haji sudah mendekat. Mungkin 3 bulan saja persiapannya," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam