JAKARTA - Absensi anggota DPR RI selama ini diragukan keabsahannyaAdanya praktek titip absen melalui staf bisa jadi menjadi indikasi kuat bahwa anggota DPR RI kerap membolos
BACA JUGA: Timwas Century Segera Berakhir, Penggunaan HMP Menguat
Ketua DPR RI Marzuki Alie juga mengkonfirmasi ketidakpercayaannya kepada absensi anggota DPR."Ada cuma absen bodong," ujar Marzuki kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (7/12)
Marzuki lantas mengungkapkan ekspresi bahwa tidak bisa dijamin absensi anggota DPR itu bisa menjadi garansi kehadiran
BACA JUGA: PAN Anggap Setgab Sudah Tak Nyaman
Dirinya nanti akan memberikan data dan kondisi sebenarnya dari absensi anggota DPRBACA JUGA: Raker Panas, Denny Indrayana Diusir
Tapi kami berikan data yang betul," ujarnya.Menurut dia, sudah bukan saatnya anggota DPR menuliskan absensi dengan tanda tangan dan nama terangnyaTata tertib anggota DPR menyebutkan bahwa absensi anggota DPR dilaksanakan dengan sistem elektronikKetentuan itu tercantum di pasal 243 tatib DPR
"Elektronik itu apa artinyaDengan IT, nggak perlu nulis nama, tinggal tunjuk masuk," ujarnya.
Terkait pengadaan absensi elektronik, kata Marzuki, hal itu menjadi urusan sekretariat jenderal DPRNamun, dirinya menyampaikan protes kepada setjen DPR karena anggaran absensi anggota DPR itu ternyata mencapai Rp 4 miliar
"Begitu saya dapat angka 4 M saya protesHitungan saya ngga lebih 500 juta karena saya dulu orang ITJadi saya tau persis," jelasnya.
Dengan perkiraan sebanyak 18 unit absensi elektronik, Marzuki memperkirakan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 1,4 miliarDana itu cukup untuk membeli model absensi elektronik yang canggihDirinya menyatakan sudah memperingatkan Sekjen DPR terkait potensi pemborosan anggaran itu"Jadi saya ini mengawal supaya efisien tidak ada main-main dengan tender," ujarnya menegaskan.
Munculnya pertentangan di antara fraksi, lanjut Marzuki, tidak menjadi masalahMenurut dia, selain lembaga politik, DPR adalah sekaligus kantorNah, sebagai kantor, tentu harus ada kontrol terhadap orang didalamnya
Dirinya menilai, lembaga politik yang bebas dalam hal mengontrol anggota justru adalah lembaga liar"Setiap apapun ada aturanApa harus bebas tanggung jawab ke partai kami, apa begitu," tandasnya(bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengalaman Hatta Modal Besar jadi Presiden
Redaktur : Tim Redaksi