Marzuki Alie Bantah Keputusan Politik dari Pertemuan Bogor

JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan bahwa tidak ada keputusan politik dari hasil pertemuan di para Ketua Lembaga Tinggi Negara di Istana Bogor yang digelar Kamis (21/1)Menurut Marzuki,pertemuan yang diinisiasi Ketua MPR RI Taufik Kiemas itu semata-mata untuk silaturahmi.
 
"Kita hanya ketua-ketuanya saja

BACA JUGA: BI Nyatakan ATM Sudah Aman

Itu sebetulnya idenya Pak Taufik KiemasBeberapa waktu yang lalu kita kumpul di gedung MPR, seluruh ketua lembaga negara kecuali Presiden, waktu itu belum dengan presiden

BACA JUGA: Hujan-Petir Merata di Seluruh Wilayah

Daripada informal leader membuat suasana seolah-olah begitu ruwet, complicated, teriak-teriak semuanya, maka pimpinan formal yang memang mengacau kepada konstitusi itulah yang seharusnya memegang peranKarena itu Pak Taufik berkeinginan alangkah baiknya kita bersilaturahim juga dengan Presiden," sebut Marzuki kepada wartawan di gedung DPR RI, Jumat (22/1).

Lantas bagaimana soal kesepakatan politik dari pertemuan itu seperti tidak dimungkinkannya impeachment (pemakzulan)terhadap Presiden/wakil presiden? Marzuki menagaskan bahwa tidak ada keputusan politik dari pertemuan itu. 

"Tidak ada keputusan politik

BACA JUGA: SBY Tolak Kriminalisasi Kebijakan Kasus Century

Itu kan kita dengar sebentar-sebentar pemakzulan, sebentar-sebentar mosi tidak percayaKita lihat aturannya, kita bicara sama-sama, hanya diatur dalam UUD 1945 pasal 7, dimana dimungkinkan presiden itu turun, apabila melanggar konstitusiItu jelas ukurannya," tandas mantan Sekjen Partai Demokrat itu

Disinggung soal pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kebijakan tidak bisa dikriminalisasi, Marzuki Alie mengaku sependapat dengan hal itu"Kalau kebijakan itu dikriminalisasi, negara ini pemimpinnya nggak berani lagi mengambil kebijakanPadahal kebijakan itu menempel pada kewenangan, dimana kewenangannya itu tidak secara tegas kebiajakn itu diatur," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY mengumpulkan para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor, Jabar, Kamis (21/1)Pimpinan lembaga tinggi yang hadir adalah Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MA Harifin Tumpa, Ketua MK Mahfud M.D., Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas.

Tatap muka itu kali pertama dilakukan SBY sejak pelantikannya pada 20 Oktober 2009Ada 13 isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebutSalah satunya kesepakatan menjalankan aturan ketatanegaraan berdasar UUD 1945

SBY menegaskan, sesuai konstitusi, pemerintahan menganut sistem presidensial sehingga tidak mengenal pengajuan mosi tidak percaya yang membuat kabinet jatuh bangunIni jelas berbeda dengan sistem pemerintahan parlementerPresiden juga mengatakan, aturan mengenai impeachment atau pemakzulan juga sudah jelas

Soal kebijakan terhadap Bank Century, SBY mempersilakan DPR meminta keterangan tentang seluk-beluk, situasi, dan dasar-dasar pertimbangannyaNamun, dia mengingatkan agar tidak boleh ada kriminalisasi kebijakan''Ingat, tidak ada wadah untuk yang disebut kriminalisasi kebijakanKebijakan adalah sesuatu yang melekat pada pejabat negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya,'' kata SBY.(aj/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota Brimob Ditembak di Markasnya