JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali fokus melaksanakan tugas utamanya, yakni memberantas korupsi. Proses dan putusan Komite Etik terkait kebocoran sprindik Anas Urbaningrum sudah berakhir.
Persoalan sprindik kata Marzuki, hanya bagian kecil dari berbagai persoalan yang ada di internal KPK. Oleh karena itu, hal terpenting adalah bagaimana semua pimpinan KPK tetap menjaga kekompakan dan soliditas, sehingga kasus sprindik Anas tidak menimbulkan perpecahan dan hambatan untuk memberantas korupsi.
Selain itu, Komite Etik juga sudah memutuskan bahwa pelanggaran yang terjadi bukan merupakan pelanggaran berat, dan sprindik juga bukan merupakan rahasia negara. Karena itu, semua pihak tidak memojokkan dengan cara membebankan tanggungjawab kebocoran sprindik kepada Abraham Samad.
"Bicara tanggungjawab, semua pimpinan KPK punya tanggungjawab, karena pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Tidak bisa hanya dibebankan ke Abraham Samad. Apalagi, masyarakat saya kira ingin mengetahui proses yang terjadi di internal KPK. Ini bagian dari transparansi kepada publik, dan saya kira itu god governance yang sebenarnya," kata Marzuki Alie, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (4/4).
Lebih lanjut dia mengakui adanya upaya untuk menggeser Abraham Samad dari posisinya sebagai Ketua KPK karena Abraham selama ini terkesan sebagai figur yang terbuka, tidak tedeng aling-aling, dan enggan berpolitik. Upaya ini juga terlihat dari seringnya pernyataan beberapa pihak yang berseberangan dengan Abraham.
Contoh nyata, kata Marzuki, bisa dilihat dalam rapat Timwas Century, dimana pimpinan KPK lain sering berbeda pendapat.
"Sebenarnya, orang seperti Abraham Samad ini yang diperlukan Indonesia. Republik ini perlu orang yang punya sikap dan berani. Kalau tidak, susah melakukan perubahan di negara ini," tegasnya. (fas/jpnn)
Persoalan sprindik kata Marzuki, hanya bagian kecil dari berbagai persoalan yang ada di internal KPK. Oleh karena itu, hal terpenting adalah bagaimana semua pimpinan KPK tetap menjaga kekompakan dan soliditas, sehingga kasus sprindik Anas tidak menimbulkan perpecahan dan hambatan untuk memberantas korupsi.
Selain itu, Komite Etik juga sudah memutuskan bahwa pelanggaran yang terjadi bukan merupakan pelanggaran berat, dan sprindik juga bukan merupakan rahasia negara. Karena itu, semua pihak tidak memojokkan dengan cara membebankan tanggungjawab kebocoran sprindik kepada Abraham Samad.
"Bicara tanggungjawab, semua pimpinan KPK punya tanggungjawab, karena pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Tidak bisa hanya dibebankan ke Abraham Samad. Apalagi, masyarakat saya kira ingin mengetahui proses yang terjadi di internal KPK. Ini bagian dari transparansi kepada publik, dan saya kira itu god governance yang sebenarnya," kata Marzuki Alie, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (4/4).
Lebih lanjut dia mengakui adanya upaya untuk menggeser Abraham Samad dari posisinya sebagai Ketua KPK karena Abraham selama ini terkesan sebagai figur yang terbuka, tidak tedeng aling-aling, dan enggan berpolitik. Upaya ini juga terlihat dari seringnya pernyataan beberapa pihak yang berseberangan dengan Abraham.
Contoh nyata, kata Marzuki, bisa dilihat dalam rapat Timwas Century, dimana pimpinan KPK lain sering berbeda pendapat.
"Sebenarnya, orang seperti Abraham Samad ini yang diperlukan Indonesia. Republik ini perlu orang yang punya sikap dan berani. Kalau tidak, susah melakukan perubahan di negara ini," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Sanksi Bagi Bacaleg Yang Curang
Redaktur : Tim Redaksi