Marzuki Alie Merasa Dikerjain KBRI Berlin

Senin, 26 November 2012 – 17:01 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Marzuki Alie mengaku telah melayangkan surat ke Kementerian Luar Negeri terkait sejumlah kontroversi yang timbul saat anggota dewan melakukan studi banding di Berlin, Jerman. Marzuki melaporkan tingkah staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin yang menurutnya tidak dapat mengkomunikasikan pertemuan anggota DPR dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Berlin. Akibatnya, anggota DPR dianggap tidak ingin bertemu dengan warga negara Indonesia di Berlin.

"Saya sudah kirim pesan tadi pagi pada menteri Luar Negeri, untuk diteliti, dilihat, kenapa kejadiannya. Kan jelas kok,  anggota DPR siap berkomunikasi dengan mahasiswa, dibilang enggak. Ada apa ini dengan Kedubes kita ini?" ujar Marzuki saat ditemui di hotel J.W Marriot, Jakarta, Senin (26/11).

Marzuki pun mengaku tak habis pikir dengan cara sejumlah staf KBRI Berlin yang secara diam-diam merekam dan melakukan investigasi kegiatan anggota dewan selama di Jerman. Awalnya ia mengira yang melakukan hal tersebut adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI). Pasalnya, dalam sejumlah pemberitaan memang menggunakan nama PPI sebagai pihak yang mengirimkan hasil rilis investigasi kegiatan anggota DPR.

Pemberitaan yang muncul di publik pun menyebut anggota dewan yang salah sasaran dalam memilih lembaga untuk studi banding terkait rancangan undang-undang keinsinyuran. Anggota DPR justru disebut sempat menghabiskan waktu untuk jalan-jalan dan belanja.

Selain itu, para anggota dewan juga disebut tak memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dalam kunjungan itu. Termasuk soal kebiasaan "ngaret" anggota dewan.

Namun ternyata, lanjut Marzuki, investigasi itu dilakukan staf Kedubes. "Yang di situs YouTube itu bukan liputan mereka (PPI,red). Itu liputan staf Kedubes. Ada apa staf kedubes kita? Saya ke mana-mana, dan di mana pun saya berada, ada waktu malam, saya ketemu dengan warga Indonesia. Apakah pelajar, atau pekerja. Saya dengar ini, tapi masih perlu dibuktikan, memang ada indikasi ke sana. Mereka mau ngerjain anggota DPR. Itu indikasinya," tegasnya.

Seperti diketahui kepergian anggota dewan ke Berlin banyak menuai kontroversi. Kepergian belasan anggota dewan ini menelan biaya Rp 2,3 miliar. Bahkan PPI Berlin dalam rilisnya menyebut kunjungan anggota dewan untuk menemui Deutsches Institut fur Normung (DIN) itu sangat salah alamat.

DPR meminta masukan dari DIN untuk menyusun Undang-Undang Keinsinyuran. Padahal menurut PPI Jerman, lembaga itu tak mengurus soal profesi insinyur, melainkan standar produk dan proses teknik.

Belum lagi kunker ke Jerman itu disebut tidak dirancang dengan baik dan terkesan buru-buru. Hal ini terlihat dari tidak adanya penerjemah dan lemahnya penguasaan anggota dewan terhadap bahan yang akan dibahas.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oneng Tanggapi Keluhan Guru

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler