Marzuki Alie Minta Demo Saja Partainya

Ketua DPR Geram Anggota DPR Makin Sering Bolos

Sabtu, 10 Maret 2012 – 06:35 WIB

JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie tampaknya sudah kehilangan kesabaran terhadap anggota DPR yang suka membolos. Bahkan, saking jengkelnya, ia menyarankan agar rakyat mendemo partai politik yang tidak bisa mendisiplinkan kadernya di DPR, agar mereka malu karena sering lari dari tanggung jawab alias mangkir dari tugas.

“Kalau masyarakat mau demo, demolah ke partai. Demonya apa?  Minta siapa pun anggota DPR yang tidak disiplin direcall atau dipecat. Sudahlah demo saja,” katanya kepada wartawan di DPR, saat menanggapi Rapat Dengar Pendapat (RDP)Komisi III DPR dengan Jaksa Agung dan Kapolri yang hanya dihadiri beberapa gelintir anggota DPR. Bakan saat RDP dengan PPATK hanya dihadiri 4 orang saja.

Marzuki atau akrab disebut MA, menegaskan, kalau perlu, selain mendemo, masyarakat meminta komitmen partai untuk menandatangani pakta integritas. “Jadi, datangi saja partainya dan desak mereka buat komitmen, suruh mereka teken pakta integritas untuk pendisiplinan anggotanya. Misalnya, tidak mencalonkan lagi kader-kader yang tidak disiplin itu,” tandasnya.

Menurut politisi Demokrat itu, perilaku malas yang ditunjukkan anggota DPR telah mencederai janji mereka pada waktu kampanye dulu. Itu bentuk kedaulatan terhadap kedaulatan rakyat. “Percuma kampanye kalau tidak amanah di DPR. Makanya saya serukan, rakyat jangan pilih partai yang kader-kadernya tidak amanah, tidak disiplin dan malas bekerja. Kerja saja malas, apalagi memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ditanya, apakah rapat tersebut sah, Marzuki Alie mengatakan, jika rapat tersebut tidak mengambil keputusan, maka rapat tetap sah. “Kalau  rapat dengar pendapat, tidak ada pengambilan keputusan, sehingga kalau rapatnya tidak perlu kuorum, tetap sah saja. Jadi, berapapun anggota DPR yang tinggal di sana, rapatnya sah,” ujarnya sembari mengusulkan agar RDP dengan Kejagung, Kapolri dan PPATK diulang  atau dijadwalkan kembali.

Lalu apakah kemalasan para anggota Dewan sekarang ini muncul lantaran faktor leadership pimpinan DPR lemah" Menanggapi itu, Marzuki seperti tidak ingin disalahkan. Dia mengatakan, fraksi yang berhadak dan berkuasa menertibkan anggotanya di DPR.

”Jangan salahkan pimpinan. Leadership" Apa itu" Kita tak punya anak buah. Leadership itu kalau kita punya anak buah dan toolsnya. Toolsnya apa" Kewenangan. Kalau saya dikasih kewenangan untuk menghukum, memecat, memberi reward, 6 bulan selesai DPR ini,” tegasnya.

Ketua DPR itu, kata Marzuki lagi, hanya bertugas sebagai koordinator rapat, termasuk memberi disposisi atas surat masuk kepada alat kelengkapan dewan. Dia tak sependapat kalau ketidakdisiplinan anggota DPR ditimpakan kepada Pimpinan DPR. “Tidak bisa dong mengatakan ini karena ketidakmampuan ketua DPR. Bagaimana mampunya" orang saya enggak punya tools kok. Para anggota DPR itu bukan anak buah saya. Yang berkuasa itu fraksi,” ujarnya.

Menurutnya, pimpinan sembilan fraksi di DPR harus menertibkan anggotanya. “Kalau fraksi tidak mampu ya partai. Kalau masyarakat mau demo, demolah ke partai. Demonya apa" Minta siapa pun anggota DPR yang tidak disiplin, dipecat. Saya kira kalau itu dilakukan, baru akan ada perubahan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hadjriyantho Y Thohary  menyarankan, penjadwalan rapat-rapat di DPR harus dilakukan secara tepat, jangan sampai tamu datang malah ditinggal pergi. Menurutnya, kejadian di Komisi III DPR karena penjadwalan rapat dilakukan secara asal-asalan. “Penjadwalan rapat di Bamus asal-asalan, tidak ada koordinasi antara Bamus dengan alat kelengkapan DPR yang lain. Kesalahan ini sangat elementer,” katanya.

Soal tanggung jawab pimpinan fraksi-fraksi karena membiarkan anggotanya tidak ikut rapat, Hadjriyanto mengatakan pimpinan fraksi tidak bisa menegur, menyindir anggotanya yang malas. Mereka ewuh pakewuh karena posisinya hampir sejajar.Oleh sebab itu, penyelesaiannya harus dengan sistem.

”Misalnya, anggota yang terlambat beberapa kali, sanksinya anu, yang tak datang ke rapat, sanksinya begini, atau yang tak pernah nanya, harusnya juga diberi sanksi. Jadi, kalau sudah tersistem gampang,” pungkasnya. (dms/ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bereskan Busway, Bangun Jalur Khusus


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler