JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan tidak ada alasan lagi bagi Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung untuk tidak berani bertindak tegas terhadap kasus-kasus korupsi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai atasan dari komando penegak hukum sudah mengintrusikan dengan tegas soal pentingnya penegakkan hukum.
“SBY kan sudah bicara kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI untuk menindak tegas korupsi. Tidak ada alasan lagi bagi kedua institusi itu untuk tidak melaksanakan instruksi tersebut. Selama ini sudah cukup presiden disalahkan untuk merajalelanya korupsi. Tidak tidak bisa presiden sendirian, dia harus didukung semua pihak termasuk oleh jajaran di bawahnya itu,” kata Marzuki Alie, usai buka puasa bersama, di rumah dinasnya, di Jakarta, Kamis (26/7).
Menurut Marzuki, komitmen SBY untuk penegakan hukum sudah tidak diragukan lagi dengan menyetujui penambahan personil kepolisian sebanyak 20.000 orang. “SBY menyetujui penambahan personil kepolisian sebanyak 20.000 orang, ini saya lihat sebagai bentuk komitmen pemerintahan saat ini terhadap penegakan hukum. Tidak ada lagi alasan bagi kepolisian untuk tidak berkomitmen pada penegakan hukum,” imbuhnya.
Terkait maraknya korupsi di lembaga yang dipimpinnya, Marzuki mengatakan bahwa korupsi saat ini sudah merajalela dari tingkat pusat sampai daerah yang melibatkan semua institusi negara. Para pelaku korupsi adalah orang yang sudah tidak percaya pada ajaran agama dan sudah tidak takut akan siksa api neraka.
“Jadi bukan masalah misalnya kok Al Quran di korupsi. Orang yang korupsi itu sudah tidak takut dengan ajaran agama, tidak takut sama neraka. Orang yang sudah tidak takut sama neraka, apapun mereka kerjakan, termasuk mengorupsi Al Quran. Korupsi Al Quran buat mereka jadi biasa saja,” ungkap Marzuki Alie.
Korupsi di DPR tambahnya juga hanya bisa terjadi karena ada eksekutif yang mengajaknya. “DPR tidak akan bisa melakukan korupsi jika tidak diajak oleh eksekutif. Coba gimana caranya DPR melakukan korupsi sendirian? Yang mau kasih uang siapa? Kalau eksekutif tidak mengajak legislatif, tidak bisa berbuat apa-apa. Eksekutornya yang mengajak DPR. Jadi kalau diajak, makanya ditolak saja,” saran dia.
Dia jelaskan, korupsi dimulai dari tingkat perencanaan. Kadang level menteri sekalipun sebagai kuasa anggaran bisa ditelikung dan dikerjain oleh para perencana.
“Contohnya rencana pembangunan gedung DPR itu. Itu dimulai korupsinya dari perencanaan. Masa harga gedung permeter perseginya sampai Rp20 juta, kan tidak benar itu,” tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hatta Rajasa Fans Berbagi Takjil
Redaktur : Tim Redaksi