PURBALINGGA - Ketua DPR Marzuki Alie tampaknya gerah juga terus disudutkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MDSenin (21/11), politisi Partai Demokrat itu balik melontarkan kritikan pedas kepada MK
BACA JUGA: Ketua MPR Minta KPK Tak Gagah-gagahan
Dia menyebut lembaga pengawal institusi itu ibarat Tuhan lantaran bertindak tanpa pengawas.Saat menjadi pembicara Diskusi Panel oleh PGRI di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, dia menyebut wewenang MK terlalu tinggi
BACA JUGA: MK Tolak Gugatan Sengketa Pemilukada Buru
Menurutnya, hal itu tidak sehat dan bisa berakibat burukBACA JUGA: Jamin Tak Ada Agenda Politik di Balik Besanan SBY-Hatta
Sudah seperti Tuhan saja," ujarnya.Entah kenapa dia menyebut hal ituYang pasti, hampir tidak pernah Marzuki melontarkan kritikan pedas terhadap MKApalagi, yang menyinggung substansi wewenang kerja MKApakah itu balasan atas ungkapan Mahfud MD yang menyebut ada jual beli pasal di DPR? Dia tidak menjelaskan.
Yang pasti, Marzuki sudah berancang-ancang untuk membatasi gerak-gerik MKCaranya, mewacanakan perubahan Undang-undang yang ada agar kewenangan MK tidak terlalu besarSalah satunya, adalah membentuk suatu lembaga yang bisa mengawasi MKItu penting supaya semua lembaga di Indonesia memiliki pengawas.
"Presiden punya lembaga penyeimbang yakni DPRSementara Mahkamah Agung (MA) mempunyai lembaga pengawas berupa Komisi Yudisial (KY)Tapi kalau MK, siapa yang akan mengawasi mereka?" tanya Marzuki.
Lantaran tidak ada lembaga pengawas, membuat kinerja MK terkesan tidak professionalSebab, semua uji materiil yang menyangkut kewenangan MK akan ditolak oleh MK sendiriDitambahkan, MK sudah menjadi pengadilan bagi dirinya sendiri, sehingga dinilai kurang fairItulah mengapa perlu perubahan UU agar kewenangan MK ada batasnya.
Selama ini perubahan konstitusi di masa reformasi, menurutnya tidak menunjukan kejelasan arahDia lantas mencontohkan UU Otonomi Daerah yang juga akan direvisi lantaran banyak pejabat daerah yang tidak mengikuti perintah presidenDengan revisi itu, presiden bisa memecat kepala daerah yang membangkang pemerintah pusat.
Di bagian lain, Marzuki juga menyatakan arah demokrasi yang sudah tidak sesuai dengan kearifan lokalSetiap hari ada saja yang menghujat presiden yang bisa disaksikan di televisi sehingga simbol-simbol negara sepertinya sudah tidak dihormati
Presiden memang tidak mengambil sikap, karena ingin mewujudkan demokrasi"Presiden SBY bukan otoriter, tapi mengembangkan demokrasi," kata Marzuki
Hal itu, lanjutnya, bisa memicu pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga tertentuDitemui terpisah, usai sidang di Gedung MK, Mahfud MD tidak terlalu merisaukan wacana yang dihembuskan Marzuki Alie
Menurutnya, hal itu mengada-ada karena pembicaraan mengenai lembaga pengawas MKKalau pun Marzuki memaksakan untuk mendirikan lembaga itu, Mahfud tidak menghkawatirkan itu"Silahkan sajaItu urusan DPR, bagi kami sudah selesai pembicaraan pengawasan itu," ucapnya kemarin
Sebelumnya, Mahfud MD sempat menyebut berbagai lembaga penegak hukum harus steril dari politikSebab, kalau lembaga hukum sudah dikooptasi oleh politik, akan mudah diintervensi pemilik uangUjung-ujungnya, mudah terjadi jual beli pasal(dim/jpnn/tya)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pramono: Busyro Jangan Banyak Ngomong
Redaktur : Tim Redaksi