Marzuki Tak Ingin KPK Dibubarkan

JAKARTA--Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan hingga kini Dewan tidak mempunyai agenda untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Bahwa ada suara-suara anggota DPR yang mendesak pembubaran KPK, menurut Marzuki itu bukan berarti secara otomatis mewakili suara institusi DPR.

“Saya tegaskan, hingga kini DPR tak pernah mengagendakan pembubaran KPK

BACA JUGA: La Ode: Banyak Orang Menertawakan Marzuki

Masalahnya kan ada kekecewaan sebagian anggota dewan terhadap kinerja KPKUntuk itu, kami meminta masyarakat melihat dulu latarbelakang pernyataan Fahri Hamzah itu

BACA JUGA: 10 Longboat Dikerahkan Kirim Logistik

Sebenarnya, ada alasan dan koreksi yang dikemukakan Fahri itu,” tegas Marzuki Alie, pada wartawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (4/10).

Menurut Marzuki Alie, pernyataan Fahri Hamzah tentang pembubaran KPK karena dia mempermasalahkan hukum acara yang sering dilanggar KPK sehingga terkesan politisasi, tebang pilih serta ada yang mempersepsi KPK hanya memberantas kasus yang kecil-kecil saja.

Pernyataan itu menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat itu sebenarnya sama seperti yang pernah dia sampaikan beberapa waktu laluSaat itu, Marzuki menyatakan  kalau di KPK sudah tidak ada orang-orang yang kredibel, padahal KPK memiliki kewenangan yang powerfull, lalu untuk apa ada KPK.

“Jadi jangan ambil ujung satu kesimpulan yang sebenarnya bukan keinginan kita semua,” tambah Marzuki. 

Terkait dengan LSM yang menuding dirinya pro koruptor lantaran meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap pimpinan Badan Anggaran (Banggar) hingga bulan Oktober mendatang, menurut Marzuki, itu ditujukan dengan maksud baik karena saat ini Banggar DPR bersama pemerintah sedang membahas RAPBN 2012 untuk waktu pembahasan sampai 28 Oktober ini agar tuntas.

Kalau sampai terlewati lanjutnya, maka DPR dan pemerintah dapat dikenakan telah melakukan pelanggaran UU

BACA JUGA: BPK Didesak Audit Calon dari PNS

Bahkan, kalau itu terjadi maka mau tidak mau APBN 2012 hanya akan menggunakan acuan anggaran 2011.

“Jadi jangan dinilai Ketua DPR pro-koruptorEnak saja bilang, memang dia (LSM) bertanggungjwab kepada siapaKalau saya kan jelas, bertanggunhgjawab kepada rakyat, karena RAPBN itu kan untuk rakyat sehingga kita bertanggungjawab kepada rakyatKalau sampai tidak disahkan, yang rugi rakyat, bukan LSMMereka sebut DPR tidak bekerja, tapi sebenarnya mereka sendiri yang justru  membuat masalah menjadi ruwet,” kata Marzuki.

Selain itu Marzuki membantah, kalau rapat konsultasi dimaksudkan untuk mengintervensi KPK yang sedang melakukan proses penyidikan terhadap pimpinan Banggar dalam kasus suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kemenakertrans seebsar Rp 500 miliar itu.

“Jadi siapa yang intimidasi kepada KPKNamanya rapat, kalau lurus-lurus saja bukan rapatNamanya rapat ada beda pendapat, akhirnya ada kesepahaman,” tukas mantan Sekjen Partai Demokrat itu(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat: Jangan Bermanuver Gagalkan Program e-KTP