jpnn.com, JAKARTA - Mendikbud Nadiem Makarim merevisi petunjuk teknis (juknis) penggunaan BOS Reguler diatur melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler.
Dalam Permendikbud baru ini, syarat guru honorer penerima dana BOS lebih dipermudah.
BACA JUGA: Mendikbud Nadiem Makarim: Kunci Utamanya di Kepsek
Ini setelah Mendikbud mencabut persyaratan wajib NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan).
"Sebelumnya dana BOS hanya bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK dan belum memiliki sertifikat pendidik. Kemudian dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia," kata Mendikbud Nadiem dalam teleconference, Rabu (15/4).
Dalam juknis baru, lanjutnya, tidak ada lagi syarat NUPTK. Syarat yang digunakan untuk pembayaran guru honorer ada tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019.
BACA JUGA: 3 Perubahan Penting Aturan Penggunaan Dana BOS
Belum mendapatkan tunjangan profesi dan memenuhi beban mengajar, termasuk mengajar dari rumah.
"Jadi tidak untuk membiayai guru honorer baru. Yang dibiayai hanya guru yang namanya ada di Dapodik per 31 Desember 2019," ucapnya.
BACA JUGA: Panglima TNI Siap Kerahkan 90 Ribu Pasukan
Juknis baru juga tetap membolehkan pembayaran honor tenaga kependidikan selama dana masih tersedia.
Kebijakan ini mendapat respons positif dari Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim.
"Alhamdulillah akhirnya Mendikbud merevisi Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler," ujarnya.
Dengan revisi itu, lanjut Ramli, dana BOS sudah bisa digunakan dengan dasar hukum yang kuat baik bagi guru maupun bagi anak didik.
Selain itu revisi ini juga memberi ruang bagi sekolah memberikan honor kepada guru Non PNS tak Ber-NUPTK.
Tentu saja ini membuat lega banyak pihak terutama guru-guru anggota IGI yang memang selama masa pandemi Covid-19 ini aktif melakukan pembelahan tatap muka melalui dunia maya.
Guru-guru tentu saja tak kesulitan dengan kondisi ini karena mereka selama tiga tahun terakhir sudah aktif berlatih dan menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Kendalanya kemudian dijawab oleh revisi permendikbud tersebut.
"Sekarang yang jadi masalah dan harus ada solusi segera adalah di banyak daerah dan sekolah, dana BOS mereka belum cair dan ini harus disikapi segera oleh pemerintah pusat terkait kendala dan masalahnya," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad