jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut ada tokoh nasional yang merupakan mantan ketua umum salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) besar berteriak-teriak anti Pancasila dalam sebuah acara beberapa waktu lalu.
Padahal, tokoh tersebut saat ini menjabat komisaris salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga merupakan mantan menteri.
BACA JUGA: Ormas Anti-Pancasila Memang Pantas Dibubarkan
"Bayangkan, ada tokoh nasional Komisaris salah satu BUMN, mantan ketua umum sebuah ormas besar berteriak anti-Pancasila. Ia juga menyebut Indonesia akan menjadi negara Islam, bayangkan tokoh nasional berteriak-teriak dengan seenaknya," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (22/5).
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, pemerintah tentu tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi. Karena itu beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan pemerintah akan menggebuk siapa pun yang merongrong Pancasila dan UUD 1945.
BACA JUGA: Sekjen PDIP Ingatkan Ancaman dari Anti-Pancasila Makin Nyata
"Presiden menyatakan gebuk, dalam pengartian mengambil sikap siapa kawan siapa lawan. Baik terhadap perorangan, golongan, ormas, maupun kelompok yang ingin mengganti Pancasila dan yang ingin merusak NKRI. Kemudian juga terhadap pihak yang ingin merobek kebinekaan," ucap Tjahjo.
Menurut mantan anggota DPR ini, sikap presiden tersebut perlu diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian keutuhan NKRI dapat terjaga dengan baik. Namun tentunya dijalankan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Sayangnya, Tjahjo tidak menyebut siapa tokoh yang dimaksud. Namun beberapa waktu lalu pernyataan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault sempat viral di media sosial, saat menghadiri acara HTI pada 2013. Isinya, tentang mendirikan khilafah di Indonesia. Adhyaksa diketahui saat ini menjabat Komisari BRI dan juga mantan Ketua Umum KNPI.
Adhyaksa juga telah membantah tudingan tersebut. Ia menyebut khilafah Islamiyah yang dimaksud dalam video tersebut adalah khilafah islamiyah yang rosyidah. Bukan khilafah yang berarti meniadakan negara, bukan khilafah versi Hizbut Tahrir, apalagi ISIS dan sebagainya.
"Terkait video itu, harus dilihat juga tempat dan waktu saya berbicara, itu video empat tahun lalu. Sekarang tahun 2017, artinya video tersebut tidak relevan," pungkas Adhyaksa.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang