jpnn.com, PALEMBANG - Untuk mengantisipasi terjadinya konflik di tengah masyarakat selama masa tenang hingga tahapan Pilkada selesai, Polda Sumatera Selatan akan mempertebal keamanan hingga ke wilayah pelosok.
Upaya menjaga keamanan tersebut dimulai dengan menggelar patroli sekala besar yang telah dilakukan oleh satuan pengamanan dari TNI/Polri.
BACA JUGA: Eddy-Riezky Komitmen Hapus Pungli dan Hadirkan Satu Desa 5 Sarjana di Sumsel
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi menerangkan bahwa selama masa tenang berlangsung, seluruh tim pemenangan dari para pasangan calon baik Bupati, Wali Kota hingga Gubernur untuk menjaga situasi yang kondusif dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Ia meminta tak ada lagi kampanye terselubung maupun dukungan yang digerakkan dari bawah agar tidak menimbulkan gejolak.
BACA JUGA: Pilgub Sumsel: Permohonan Maaf Mawardi-Anita Mendapat Apresiasi Luas
"Yang mau berkampanye sudah lewat, yang mau mencari dukungan sudah lewat sekarang mari jaga ketenangan," terang Andi, Selasa (26/11/2024).
Jenderal bintang dua ini pun telah memetakan wilayah yang dapat menimbulkan terjadi konflik.
BACA JUGA: Ditresnarkoba Polda Sumsel Memusnahkan Sabu-Sabu 2.689,06 Gram dan 657 Butir Ekstasi
Selain itu, potensi hasil hitung suara yang ditolak, atau calon yang merasa tidak terpilih merasa dicurangi juga tak lepas dari pengamatan mereka.
Ia meminta agar seluruh leading sektor ikut mengawasi bersama. Di mana hasil Pilkada harus dilakukan sanggahan melalui proses hukum yang berlaku.
"Silakan diproses secara hukum, karena ada aturannya misalnya kalau tidak puas bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan dengan berbuat anarkis, atau pidana, tetapi kalau sampai terjadi, calonnya juga akan kami libatkan, mudah - mudahan tidak terjadi,"tegas Mantan Kapolda Sulawesi Selatan tersebut.
Andi berujar telah melakukan berkolaborasi dengan Panglima Kodam dan pihak terkait untuk menjaga Sumsel tetap kondusif selama masa pilkada.
Tak hanya sebelum hari pencoblosan, pada hari H, juga sampai masa perhitungan suara dan sampai putusan terpilih dan tidak terpilih.
"Sekali saya katakan penyelenggara Pilkada ini adalah kita semua, tetapi secara teknis ada KPU. Demikian juga pengawas Pilkada adalah kita semua, meskipun secara teknis ada Bawaslu. Jadi kalau ada pelanggaran pasti diproses," kata Andi.
Tahapan pengamanan dan pengawalan dilaksanakan mulai tanggal 24 November 2024 sampai 1 Desember 2024.
Ia mengapresiasi seluruh personel atas pelaksanaan tugas pengamanan pada tahap kampanye dan berharap dapat ditingkatkan pada pengamanan tahap berikutnya, yakni tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara yang sangat menentukan dan sangat berpotensi terjadinya gangguan kamtibmas.
"Sejauh ini kamj telah melaksanakan pengamanan dan pengawalan setiap tahapan dengan baik, dengan hasil terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif selama pelaksanaan kampanye tersebut. Kondisi ini dapat terwujud berkat kerja keras dan kesungguhan seluruh personel Polda Sumsel dalam melaksanakan tugas pengamanan," tutup Andi.
Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI M Naudi Nurdika menekankan bahwa Pilkada adalah momen penting yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi bangsa.
Kata Naudi, melalui Pilkada tentunya semua berharap akan mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang benar-benar amanah.
"Kami berharap bahwa Pilkada serentak harus berjalan dengan aman damai lancar sukses tentu ini butuh kerja sama kita semua doa bersama yang akan kita lakukan ini adalah merupakan bentuk ikhtiar batin kita sudah menjalani tahapan-tahapan Pilkada," kata Naudi.
Naudi juga berharap seluruh tahapan Pilkada, mulai dari kampanye hingga pelantikan pemimpin terpilih, berjalan sukses.
"Tentunya kita berharap, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha kuasa agar wilayah Sumatera Selatan diberikan ketenangan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan Aman damai sejuk," ujar Naudi.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan Kurniawan menegaskan, pentingnya pengawasan ketat menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Kami telah menyusun langkah-langkah antisipatif, mulai dari pemetaan daerah rawan hingga pengawasan ketat di setiap kabupaten/kota. Pencegahan terhadap pelanggaran akan terus ditingkatkan melalui program patroli pengawasan selama masa tenang, pemungutan suara, hingga rekapitulasi,” kata Kurniawan.
Ia juga menambahkan bahwa pemetaan TPS rawan didasarkan pada riwayat pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019, Pilkada 2020, hingga persiapan Pilkada 2024.
Sebelum masa tenang dimulai, pihaknya telah memastikan seluruh jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota menjalani pelatihan dan koordinasi intensif. Kesiapan SDM ini menjadi kunci keberhasilan pengawasan.
“Kami mengidentifikasi beberapa TPS yang berpotensi rawan berdasarkan pengalaman sebelumnya, dan hal ini akan menjadi fokus pengawasan kami,” ungkap Kurniawan.
Kurniawan pun tak menampik, bahwa adanya indikasi pelanggaran yang tersebar di berbagai wilayah. Hanya Saja, hingga kini situasi di wilayah masih terbilang kondusif.
“Kami telah menerima laporan indikasi pelanggaran yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Selama masa tenang, kami akan memperketat pengawasan untuk mencegah pelanggaran, termasuk politik uang, penyebaran isu SARA, dan keterlibatan ASN dalam mendukung pasangan calon tertentu,” tutup Kurniawan. (mcr35/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Cuci Hati