JAKARTA--Masalah penandatanganan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif pascamundurnya Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, masih berlanjut. Belum ada solusi untuk partai pemenang Pemilu itu untuk tetap mendaftarkan calon legislatif tanpa tandatangan Anas.
Menkumham yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, mengaku tak mencemaskan hal itu.
"Saya kira yang mencemaskan adalah Anda-anda semua. Kami tidak cemas," kata Amir Syamsudin di bandara Halim Perdanakusumah, Minggu (3/3).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sempat menyarankan agar partai ini meminta surat dari Kemenkumham. Namun, tampaknya hal itu belum dilakukan.
Amir pun mengaku dia tidak berkomunikasi dengan KPU sebab tak mau terkesan melakukan intervensi ke lembaga itu.
Hingga saat ini, baik KPU maupun Kemkumham belum memberikan kepastian mengenai DCS Partai Demokrat. KPU juga belum memastikan tentang sah-tidaknya DCS yang ditandatangi bukan oleh ketum definitif.
"Saya khususnya tidak ingin terkesan menggurui KPU. Tapi saya tahu bahwa KPU punya kewenangan untuk membuat peraturan demi keberhasilan dan suksesnya Pemilu itu sendiri. Tapi saya tidak boleh ajari harus begini dan begitu ya," sambung Amir.
Hingga saat ini rencana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pun belum pasti kapan akan dilakukan, meski sudah terjadi kekosongan posisi Ketum sejak dua minggu terakhir.
"Tentu semua opsi terbuka untuk dijalankan. Tergantung daripada sikon yang kita hadapi," pungkas Amir. (flo/jpnn)
Menkumham yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, mengaku tak mencemaskan hal itu.
"Saya kira yang mencemaskan adalah Anda-anda semua. Kami tidak cemas," kata Amir Syamsudin di bandara Halim Perdanakusumah, Minggu (3/3).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sempat menyarankan agar partai ini meminta surat dari Kemenkumham. Namun, tampaknya hal itu belum dilakukan.
Amir pun mengaku dia tidak berkomunikasi dengan KPU sebab tak mau terkesan melakukan intervensi ke lembaga itu.
Hingga saat ini, baik KPU maupun Kemkumham belum memberikan kepastian mengenai DCS Partai Demokrat. KPU juga belum memastikan tentang sah-tidaknya DCS yang ditandatangi bukan oleh ketum definitif.
"Saya khususnya tidak ingin terkesan menggurui KPU. Tapi saya tahu bahwa KPU punya kewenangan untuk membuat peraturan demi keberhasilan dan suksesnya Pemilu itu sendiri. Tapi saya tidak boleh ajari harus begini dan begitu ya," sambung Amir.
Hingga saat ini rencana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pun belum pasti kapan akan dilakukan, meski sudah terjadi kekosongan posisi Ketum sejak dua minggu terakhir.
"Tentu semua opsi terbuka untuk dijalankan. Tergantung daripada sikon yang kita hadapi," pungkas Amir. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendamping Bibit Belum Jelas
Redaktur : Tim Redaksi