jpnn.com, JAKARTA - Keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil dipertanyakan seiring tak kunjung diangkatnya honorer K2 menjadi PNS (pegawai negeri sipil).
Direktur EmrusCorner Emrus Sihombing mengatakan, dalam penyelesaian masalah honorer K2, mestinya pemerintah berlandaskan Sila Kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2: Mas Menteri Nadiem kok Tega Banget
Jangan sampai pemerintah berdalih tidak ada anggaran untuk pengangkatan honorer menjadi CPNS. Namun di sisi lain, dengan gampang mengangkat wakil menteri, staf khusus presiden, dan lainnya, yang gajinya puluhan juta.
"Bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, bukankah honorer ini termasuk kelompok masyarakat kecil?" kata Emrus, Minggu (1/12).
BACA JUGA: Data Ulang Honorer K2, Lantas Kelompokkan Berdasar Lama Pengabdian
Karena itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan ini menegaskan alasan tidak punya anggaran untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tak bisa diterima akal sehat.
"Jadi, keberpihakan kepada masyarakat kecil ini harus ditunjukkan dalam semua perilaku pemerintah," tambahnya.
BACA JUGA: Revisi UU ASN Masuk Prolegnas, Semoga Honorer K2 Tak Jadi Korban PHP DPR
Menurut Emrus, Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia sebagaimana Sila Kelima Pancasila harus benar-benar diterapkan secara adil bagi semua masyarakat tanah air.
"Prinsip berpikirnya harus ke sana. Jadi, kalau ada pemerintah atau siapa pun, itu bilang tidak ada anggaran saya pikir tidak bisa diterima akal," jelasnya.
Menurutnya, tenaga honorer ini sudah bekerja bertahun-tahun. Artinya, mereka sudah bisa melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing.
"Saya termasuk yang tidak setuju dengan pemerintah kalau tenaga honorer itu bertahun-tahun tidak diangkat," ujarnya.
"Jadi, saya mengatakan lebih dari satu tahun honorer ke atas harus mutlak diangkat. Kan sudah professional," cetus Emrus Sihombing. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy