jpnn.com, JAKARTA - Penampilan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat puncak Hari Guru Nasional (HGN) pada 30 November 2019 di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jabar, Sabtu (30/11) menjadi pembicaraan hangat kalangan guru honorer K2.
Mereka yang ikut hadir tidak hanya terkesima dengan pidato Nadiem Makarim tetapi juga ada yang kecewa, terutama para guru honorer.
BACA JUGA: Data Ulang Honorer K2, Lantas Kelompokkan Berdasar Lama Pengabdian
Pasalnya, di depan ribuan guru, Nadiem tidak sedikitpun menyentil soal guru honorer. Dia hanya menyebutkan guru secara global.
"Mas Menteri memang bilang bapak ibu guru tetapi tidak ada sebut guru honorer. Padahal yang hadir kemarin itu banyak juga dari guru honorer," kata Sunandar, guru honorer K2 dari Kabupaten Pati kepada JPNN.com, Minggu (1/12).
BACA JUGA: Honorer K2 Ingin Bertemu Presiden Jokowi, tak Butuh Sepeda
Tanggapan sama juga diungkapkan Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih. Penyebutan “guru honorer” menurut dia sangat dibutuhkan mereka. Mengingat yang mengisi ruang-ruang kelas tidak hanya guru PNS.
"Mas Menteri kok tega banget enggak sebut nama guru honorer. Apa dipikirnya yang hadir itu semuanya guru PNS ya," ujar Titi.
BACA JUGA: Baleg DPR Setuju Honorer K2 Diangkat jadi PNS, Tetapi…
Menurut Titi, setiap HGN menjadi momentum yang ditunggu-tunggu para guru honorer. Sebab, dari acara itu diharapkan muncul kebijakan yang berpihak kepada guru honorer.
Sayangnya, di HGN ke-74, Presiden Jokowi tidak hadir dan hanya diwakili Mendikbud Nadiem Makarim.
"Bagi saya, pidatonya Mendikbud tidak ada bedanya dengan isi pidatonya yang viral di medsos. Sekarang kami bukan butuh pidato, kami butuh payung hukum (regulasi pengangkatan honorer K2 menjadi PNS, red)," tegasnya.
Titi menambahkan, sudah cukup belasan hingga puluhan tahun guru honorer K2 berpayung hitam. Tidak ada regulasi yang berpihak kepada honorer K2 sehingga sampai saat ini status dan kesejahteraan mereka tidak jelas.
"Tolong jangan pukau kami dengan pidato-pidato. Kami butuh langkah nyata. Kami sudah lama diberikan harapan palsu. Kami butuh payung hukum bukan payung hitam tanda berkabung," pungkas Titi Purwaningsih. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad