jpnn.com - JAKARTA – Program pengangkatan jutaan honorer jadi PPPK yang harus kelar akhir Desember 2024 menghadapi masalah serius.
Sejumlah masalah yang muncul pada seleksi PPPK 2023 memperlihatkan ada persoalan di tingkat regulasi dan pendataan honorer yang kacau.
BACA JUGA: Pengumuman Kelulusan PPPK Teknis 2023 Mengejutkan Honorer, Muncul Masalah Baru
Di level regulasi, muncul protes soal afirmasi yang dijanjikan pemerintah jika honorer melamar di instansi tempatnya mengabdi selama ini.
Nyatanya, meski melamar di instansi tempat bekerja, banyak honorer yang tidak lulus seleksi PPPK 2023, lantaran formasinya minim.
BACA JUGA: Lulus PPPK 2023 Diana Mengundurkan Diri, Alasannya Bikin Penasaran
Sebaliknya, tidak sedikit yang melamar di instansi lain justru lulus. Namun, dampaknya, honorer yang sudah mengabdi di instansi tersebut, tersingkir alias gagal lantaran harus bersaing dengan honorer dari instansi lain.
Pembatalan kelulusan PPPK 2023 di sejumlah daerah, antara lain disebabkan masa kerja honorer kurang dari 2 tahun.
BACA JUGA: Ada Perintah Honorer jadi PPPK, Penghapusan Non-ASN Masih Menghantui
Padahal, sudah jelas persyaratan pendaftaran ialah masa pengabdian minimal 2 tahun. Kok bisa lolos tahap seleksi administrasi, ikut seleksi, dan dinyatakan lulus, meski akhirnya dibatalkan?
Gejolak honorer di sejumlah daerah yang melakukan aksi tolak hasil seleksi PPPK 2023 juga menggambarkan ada masalah serius yang harus segera dituntaskan.
Jika audit data honorer belum beres, maka pada pengangkatan tahap berikutnya masalah yang sama akan terus muncul.
Kondisi ini akan menciptakan peluang emas bagi honorer bodong, atau yang asli tetapi masa kerja belum memenuhi persyaratan.
Sedang honorer yang nyata-nyata sudah lama mengabdi, hanya bisa mengelus dada. Memperpanjang masa kesabaran.
Wajar jika Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Andi Melyani Kahar menyampaikan protes keras.
Dia mengungkapkan banyak honorer teknis administrasi baik kategori dua (K2) maupun non-K2 yang melamar di instansi tempatnya tidak lulus seleksi PPPK 2023, lantaran formasinya minim.
Sebaliknya honorer K2 maupun non-K2 yang pindah ke instansi lain malah semuanya lulus.
Dia merasa heran dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Katanya honorer harus melamar di instansinya agar tetap mendapatkan afirmasi. Kalau melamar di instansi lain, maka dijadikan pelamar umum," kata Sean, sapaan akrabnya kepada JPNN.com, Jumat (29/12).
Sean menegaskan jejak digital pernyataan pejabat KemenPAN-RB mengenai hal tersebut masih ada.
Sean mengaku menyesal menaati aturan main pemerintah, karena berpikir akan aman. Nyatanya, dia malah tidak lulus, padahal nilainya tinggi.
Penyebabnya karena formasi yang diperebutkan Sean di instansi tempatnya mengabdi sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah honorer.
"Kalau tahu pindah instansi bisa masuk formasi khusus, asli, tempo hari saya pindah. Tidak mau melamar di kantor saya yang kuotanya hanya satu," cetusnya.
Dia mengaku masih teringat jelas pernyataan pejabat KemenPAN-RB saat sosialisasi bahwa honorer yang pindah instansi tidak akan diberikan afirmasi.
Hal itulah yang membuat Sean dan rekan-rekannya tetap bertahan. Namun, ada juga yang melamar keluar instansi dan semuanya lolos.
"Asli parah, tidak komitmen, pembohongan publik! Kami yang mematuhi aturan malah dirugikan," ucapnya. (sam/esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad