JAKARTA - Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma"arif Nahdlatul Ulama (Ma"arif NU), menyesalkan carut-marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013. Untuk menghindari kemungkinan situasi yang lebih keruh, UN diminta dijauhkan dari politisasi.
Ketua Ma"arif NU KH Zainal Arifin Junaidi, mengatakan persiapan yang tidak matang menjadi titik carut-marut UN 2013, hingga mengakibatkan penundaan pelaksanaannya di 11 provinsi.
"Ini adalah pertama kali sepanjang sejarah pelaksanaan UN. Ini tidak semestinya terjadi, dan tidak boleh terjadi lagi di waktu mendatang," tegas Kiai Arifin di Jakarta, Senin (15/4).
Arifin menambahkan, pihaknya meminta carut-marut pelaksanaan UN tidak diperparah dengan politisasi yang bisa mengakibatkan psikologi siswa peserta semakin drop. "Hindarkan UN dari isu-isu meresahkan," tambahnya.
Untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif, PP Ma"arif NU meminta pengurus di tingkat wilayah dan cabang, terutama di 11 provinsi di mana pelaksanaan UN ditunda, dapat bekerja lebih maksimal. Pengawasan diminta bisa dijalankan lebih maksimal.
"Kami instruksikan pengurus Ma"arif di daerah, baik di wilayah maupun di cabang untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat. Jangan sampai terjadi kebocoran dan kecurangan dalam bentuk lain, agar UN tahun ini tidak semakin ternoda," tandas Kiai Arifin.
Pengurus Ma"arif di daerah juga diminta terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan di wilayahnya masing-masing, agar penjelasan terbaik bisa disampaikan ke siswa peserta UN.
Sementara kepada siswa peserta, ditekankan agar tidak tergoda isu bocoran soal maupun kunci jawaban, sehingga bisa tetap fokus terhadap pelaksanaan UN sesuai dengan persiapan yang telah dijalaninya.
"Terakhir kami ingin meminta kepada pihak terkait, dalam hal ini tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar menindak terjadinya keterlambatan penyiapan soal UN ini. Sekali lagi kami tekankan agar pengunduran jadwal UN tidak terulang lagi di waktu mendatang," tuntas Kiai Arifin. (Fat/jpnn)
Ketua Ma"arif NU KH Zainal Arifin Junaidi, mengatakan persiapan yang tidak matang menjadi titik carut-marut UN 2013, hingga mengakibatkan penundaan pelaksanaannya di 11 provinsi.
"Ini adalah pertama kali sepanjang sejarah pelaksanaan UN. Ini tidak semestinya terjadi, dan tidak boleh terjadi lagi di waktu mendatang," tegas Kiai Arifin di Jakarta, Senin (15/4).
Arifin menambahkan, pihaknya meminta carut-marut pelaksanaan UN tidak diperparah dengan politisasi yang bisa mengakibatkan psikologi siswa peserta semakin drop. "Hindarkan UN dari isu-isu meresahkan," tambahnya.
Untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif, PP Ma"arif NU meminta pengurus di tingkat wilayah dan cabang, terutama di 11 provinsi di mana pelaksanaan UN ditunda, dapat bekerja lebih maksimal. Pengawasan diminta bisa dijalankan lebih maksimal.
"Kami instruksikan pengurus Ma"arif di daerah, baik di wilayah maupun di cabang untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat. Jangan sampai terjadi kebocoran dan kecurangan dalam bentuk lain, agar UN tahun ini tidak semakin ternoda," tandas Kiai Arifin.
Pengurus Ma"arif di daerah juga diminta terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan di wilayahnya masing-masing, agar penjelasan terbaik bisa disampaikan ke siswa peserta UN.
Sementara kepada siswa peserta, ditekankan agar tidak tergoda isu bocoran soal maupun kunci jawaban, sehingga bisa tetap fokus terhadap pelaksanaan UN sesuai dengan persiapan yang telah dijalaninya.
"Terakhir kami ingin meminta kepada pihak terkait, dalam hal ini tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar menindak terjadinya keterlambatan penyiapan soal UN ini. Sekali lagi kami tekankan agar pengunduran jadwal UN tidak terulang lagi di waktu mendatang," tuntas Kiai Arifin. (Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemdikbud tak Bisa Jelaskan Tender UN Secara Rinci
Redaktur : Tim Redaksi