"Sudah hampir semua masuk. Yang belum masuk sekitar lima persen saja. Itupun karena terganjal letak geografis daerahnya," kata Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Senin (14/5).
Terhadap daerah-daerah yang belum mengajukan ini, telah dilaporkan BKN ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apakah akan diberi kesempatan untuk melaporkan atau tidak.
"Pak menteri yang punya kewenangan untuk memutuskannya. Kalau hanya pakai data sekarang berarti honorer tertinggal wilayah Papua, Maluku, dan NTT tidak masuk. Tapi kalau diberi kesempatan melaporkan, honorer di daerah tersebut bisa masuk data base," tuturnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Wakil Menteri PAN&RB Eko Prasojo mengatakan, beberapa daerah di wilayah timur telah meminta perpanjangan waktu. Hanya saja mereka harus melampirkan alasan kuat mengapa hasil perekamannya belum diserahkan sampai 31 April lalu.
"Rata-rata pengeluhannya karena kondisi geografis yang menyulitkan tim melakukan perekaman data. Ini akan kita lihat dalam surat tertulis kepala daerahnya nanti. Kalau alasannya tidak kuat, sudah pasti akan kita tolak karena deadlinenya sudah lewat," tandas Eko saat itu. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sewa Pemondokan Haji Naik Hingga 100 Persen
Redaktur : Tim Redaksi