JAKARTA - SEA Games 2011 sudah tiga bulan berlalu. Meski begitu, penyelenggaraan multieven olahraga dua tahunan tersebut rupanya masih menyisakan banyak masalah. Salah satunya terkait pembayaran dari Inasoc ke berbagai pihak yang menjadi rekanan. Hal itu terungkap dalam rapat antara Inasoc dengan Menpora di kantor Kemenpora, Jumat (24/2).
Ketua Umum (Ketum) Inasoc Rita Subowo mengakui, berbagai masalah tersebut memang masih mengganjal. Misalnya pembayaran dokter se Jawa Barat (Jabar) yang hingga kemarin masih belum dilunasi oleh Inasoc. Hal itu mengakibatkan banyak keluhan dari para dokter tersebut terhadap komitmen Inasoc.
"Tapi masalahnya adalah kami sudah membayarkan ke vendornya. Namun, ternyata vendornya belum mendistribusikan ke dokter-dokternya. Itu salah satu masalah yang saat ini muncul," terang Rita saat ditemui setelah rapat kemarin.
Pembayaran ke dokter hanya menjadi segelintir polemic keuangan yang masih membelenggu. Rita menyatakan, masih banyak ganjalan-ganjalan yang dihadapi Inasoc. Namun, mantan ketum KONI tersebut tak mau mengungkapkannya. Perempuan yang juga mantan ketum PP PBVSI tersebut hanya berjanji bakal segera menyelesaikannya.
Pasalnya, pihaknya memang tengah diburu deadline untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut. Inasoc hanya memiliki waktu hingga akhir Februari ini untuk membereskan berbagai masalah itu. Apalagi, Inasoc juga harus "melaporkan" hal tersebut kepada Komisi X DPR RI pada Maret mendatang. Karena itu, mau tak mau pihaknya mesti secepatnya melunasi berbagai tunggakan yang masih ada tersebut.
"Dananya nanti diambilkan dari Inasoc yang untuk SEA Games kemarin. Mungkin dana SEA Games itu masih tersisa. Yang pasti, akhir Februari ini kami sudah berjanji untuk menyelesaikan pembayaran itu," tegas Rita.
Namun, yang menjadi masalah, hingga kini Inasoc juga belum bisa memutuskan lembaga audit yang bakal disewa untuk mengaudit keuangan selama SEA Games lalu. Awalnya, Inasoc berencana mengontral lembaga audit Ernst and Young. Tapi, rencana tersebut masih menemui ganjalan terkait dengan banyaknya bayaran untuk lembaga tersebut.
"Ada beberapa hal yang secra prinsip mungkin pemahamannya berbeda. Misalnya antara yang mana dana APBN dan dana dari pos lainnya. Kalau dari APBN kan peruntukannya sudah jelas. Tapi ada dana-dana yang tidak bisa diganti oleh APBN. Misalnya torch relay karena sudah dilakukan dari awal. Padahal torch relay itu dialokasikan dari APBN," tegas perempuan yang juga menjabat sebagai Ketum KOI tersebut. (ru)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tanpa Huang, Petro Tumbang
Redaktur : Tim Redaksi