JAKARTA – Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di kelurahan dan desa di seluruh tanah air pada Rabu (11/7). Namun kenyataan di lapangan, masih banyak ditemukan masalah yang dihadapi oleh pemilih.
Di antaranya banyak warga diduga belum masuk dalam DPS, terutama mereka yang selama ini mengalami musibah.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Hasyim Asy'ari, memberi contoh yang dialami warga Ahmadiyah. Diketahui saat ini banyak di antara mereka yang harus terusir dari kampung halaman. Demikian juga warga Syiah di Sampang Madura yang terpaksa harus direlokasi ke Sidoardjo.
“Belum lagi warga Sidoarjo sendiri terpaksa pindah akibat luapan lumpur Lapindo, warga korban bencana gempa di Aceh, warga Mesuji Lampung yang dianggap menduduki tanah sengketa, sehingga sampai saat ini tidak memiliki identitas kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga). Nah itu bagaimana mereka? Apakah sudah masuk daftar pemilih?” ujar Hasyim di gedung KPU Jakarta, Rabu (10/7).
Permasalahan tersebut menurutnya hanya sebagian yang tampak di permukaan. Karena masih banyak permasalahan lain semisal persoalan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang tidak juga kunjung selesai. Selain itu dalam proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih saat ini, terlihat tidak adanya fungsi pengawasan yang harusnya dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya.
“Hingga saat ini tidak diketahui hasil dan proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Satu situasi yang sungguh sangat disayangkan mengingat isu daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu memuncurlkan persoalan. Baik yang meliputi reknis administratif maupun yang bersifat politik kebijakan,” ujarnya.
Karena itu menghadapi persoalan-persoalan tersebut, Hasyim mengingatkan, isu daftar pemilih merupakan bagian penting yang membutuhkan komitmen serta tanggung jawab partai terhadap konstituen atas proses pemilu yang jujur dan adil.
“Jadi saya kira komitmen parpol untuk mengawal proses pemutakhiran daftar pemilih hingga ke tingkat desa/kelurahan menjadi penting. Sehingga berbagai kendala dan persoalan yang muncul di lapangan dapat segera dilakukan perbaikan dan tidak menjadi bom waktu di kemudian hari,” ujarnya.(gir/jpnn)
Di antaranya banyak warga diduga belum masuk dalam DPS, terutama mereka yang selama ini mengalami musibah.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Hasyim Asy'ari, memberi contoh yang dialami warga Ahmadiyah. Diketahui saat ini banyak di antara mereka yang harus terusir dari kampung halaman. Demikian juga warga Syiah di Sampang Madura yang terpaksa harus direlokasi ke Sidoardjo.
“Belum lagi warga Sidoarjo sendiri terpaksa pindah akibat luapan lumpur Lapindo, warga korban bencana gempa di Aceh, warga Mesuji Lampung yang dianggap menduduki tanah sengketa, sehingga sampai saat ini tidak memiliki identitas kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga). Nah itu bagaimana mereka? Apakah sudah masuk daftar pemilih?” ujar Hasyim di gedung KPU Jakarta, Rabu (10/7).
Permasalahan tersebut menurutnya hanya sebagian yang tampak di permukaan. Karena masih banyak permasalahan lain semisal persoalan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang tidak juga kunjung selesai. Selain itu dalam proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih saat ini, terlihat tidak adanya fungsi pengawasan yang harusnya dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya.
“Hingga saat ini tidak diketahui hasil dan proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Satu situasi yang sungguh sangat disayangkan mengingat isu daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu memuncurlkan persoalan. Baik yang meliputi reknis administratif maupun yang bersifat politik kebijakan,” ujarnya.
Karena itu menghadapi persoalan-persoalan tersebut, Hasyim mengingatkan, isu daftar pemilih merupakan bagian penting yang membutuhkan komitmen serta tanggung jawab partai terhadap konstituen atas proses pemilu yang jujur dan adil.
“Jadi saya kira komitmen parpol untuk mengawal proses pemutakhiran daftar pemilih hingga ke tingkat desa/kelurahan menjadi penting. Sehingga berbagai kendala dan persoalan yang muncul di lapangan dapat segera dilakukan perbaikan dan tidak menjadi bom waktu di kemudian hari,” ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lusa, DPS Sudah Bisa Dilihat di Kelurahan
Redaktur : Tim Redaksi