Masih Dicari Pola Subsidi Listrik yang Tepat

JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10 persen mulai Juni mendatang, mendapat penolakan dari banyak kalanganMeski APBN-P 2010 telah disetujui, namun asumsi beberapa pos tarif TDL hingga saat ini masih belum selesai dibahas antara pemerintah dengan DPR RI.

Pada wartawan, Jumat (7/5), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, perihal TDL ini memang belum final

BACA JUGA: Industri Wajib Transparan Pada Pemerintah

Penyusunan asumsi dalam APBN-P 2010 baru menyetujui untuk kenaikan TDL sebesar 10 persen dan belum membahas secara keseluruhan dalam tarif-tarif listrik yang akan dikenakan para konsumen.

’’Ini (TDL) memang belum finalHarus kita bicarakan lagi nanti sampai final dalam waktu dekat

BACA JUGA: Kemenpera Pilih-pilih Pemda

Keputusan finalnya memang baru total kenaikan sebesar 10 persen saja,’’ kata Hatta.

Pada masa transisi menjelang kenaikan, ditambah belum adanya kepastian mengenai pos tarif mana saja yang akan merasakan dampak kenaikan TDL, menjadi celah bagi kalangan industri dan pengusaha yang telah mengajukan penolakan menolak kenaikan TDLHatta pun dapat memaklumi kondisi tersebut.

’’Kalau ada penolakan, nanti akan dibicarakan PLN dengan DPR (khususnya) komisi VII

BACA JUGA: Investor Tunggu Kepastian Pengganti Sri Mulyani

Karena ini penting untuk kita bicarakan bersamaBagaimanapun juga, industri perlu ditingkatkan daya tahannya, misalnya menghilangkan high cost economyJaminan pemerintah yang penting industri jangan sampai collapse karena kenaikan TDL,’’ tegas Hatta.

Perihal belum selesainya pembahasan TDL secara keseluruhan kata, Hatta, karena pemerintah juga ingin mencari pola pemberian subsidi yang tepat sasaranKarena selama ini, uang negara untuk subsidi ternyata hampir 50 persen lebih justru jatuh pada mereka yang seharusnya tidak memerlukan subsidi.

’’Kita perlu waktu untuk melakukan perbaikan soal pola subsidi yang tepatKarena selama ini, pola pemberian subsidi yang tepat inilah yang menjadi pikiran pemerintahKarena itu kita memerlukan tahapan karena kita tidak menginginkan lagi, subsidi jatuh ke tangan yang salahHarus ada perbaikan dan roadmap yang jelasHarus ada pemilahan dengan catatan tetap mempertimbangkan ukuran daya beli dan kemampuan masyarakat dan juga kalangan industri,’’ jelas Hatta.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Segera Diangkat Plt Dirut PT Rekin