jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Perjuangan Masinton Pasaribu menilai wajar Presiden Joko Widodo alias Jokowi marah kepada jajarannya terkait penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.
"Bukan hanya Indonesia saya rasa, tetapi pemimpin di berbagai negara melakukan hal sama yakni mengingatkan bagaimana respons pemerintah supaya cepat dalam menangani pandemi Covid-19," kata Masinton saat diskusi virtual Menanti Perombakan Kabinet yang disiarkan salah satu stasiun radio swasta, Sabtu (4/7).
BACA JUGA: Mardani: Yang Bikin Jokowi Marah Dia Sendiri
Dia menilai pandemi Covid-19 telah membuka kotak pandora bahwa dalam mengatasi situasi yang semuanya di luar perkiraan seperti Covid-19 yang telah menjadi persoalan internasional, ini Indonesia ternyata gagap.
"Saya melihat bahwa persoalan pokoknya kenapa kita gagap adalah karena kita memang belum memiliki formula yang disebut disaster management," ujarnya.
BACA JUGA: Mardani: Kalau Sepekan Tidak Ada Kabar, Berarti Jokowi Omdo
Masinton menegaskan Indonesia cuma mengenal kata disaster management, tetapi di dalam implementasinya gagal untuk menerapkannya. "Yang jadi korban siapa, masyarakat. Data pun berantakan," tegasnya.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu sependapat bahwa dalam persoalan pandemi Covid-19 dan dampaknya ini pemerintah tidak siap. Dia menilai manajemen, tata kelola pemerintahan, bukan saja saat ini tetapi sebelumnya juga gagap.
BACA JUGA: Ini Nama-nama Menteri yang Perlu Diganti, Menurut Survei
"Ini sebagai puncak dari seluruh persoalan yang memang kita gagap dalam menangani itu. Contoh, kalau ada bencana di daerah pasti soalnya klasik, data berantakan," katanya.
Selain itu, ujar dia, banyak pula bantuan yang tidak tepat sasaran, gerak cepat pelayanan pemerintahan juga lamban. "Bukan hanya terjadi saat ini tetapi juga era sebelumnya birokrasi pelayanan seperti ini, tidak disiapkan mengatasi situasi kedaruratan," ujarnya.
Menurut Masinton, semuanya masih ditangani secara normal. Padahal, lanjut dia, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi kondisi sekarang sudah extraordinary.
Sehingga presiden sudah terbitkan perppu, siap keluarkan regulasi mempercepat atau mengakselerasikan penanganan pandemi, baik dalam perekonomian maupun aspek membantu masyarakat. "Namun ternyata kok lambat. Itulah realitasnya," kata dia.
Masinton melihat ini bukan karena buah kompromi dalam penyusunan kabinet. Karena itu, ia mengatakan, siapa pun menterinya maupun presidennya, kalau negara tidak buat satu skema besar, semacam satu langkah manajemen kedarurtan dalam siatusi yang tidak diduga sebelumnya, pasti berantakan seperti ini. "Kita anggap semuanya normal, padahal tidak normal," ungkapnya.
Karena itu, Masinton juga sependapat pentingnya paket undang-undang penataan otonomi daerah. Sebab, kata dia, selama ini penanganan antara pusat dan derah tidak sinkron.
"Kenapa, karena ada satu hal yang memang terlupa sebagai pembuat regulasi. Kita lupa ketika awal reformasi, semangat sentralisasi semuanya kita tuangkan dalam konsep desentralisasi yang kita tidak hitung ketika dalam situasi darurat," kata dia.
Padahal, ia berujar, dalam situasi darurat penanganannya haruslah sentralistik. Pemerintah daerah harus sejalan dengan pusat. "Kadang pusat mengatakan A, daerah menerjemahkannua B," tegasnya.
Menurut dia, dalam paket UU Otda nanti, harus juga menghitung ketika dalam situasi force majeure. "Dalam situasi normal memang pembagian kewenangan dalam desentralisi itu perlu. Namun dalam sitausi darrurat penaganan harus sentralistik," pungkasnya. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy